EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang (Bappenas) Brodjonegoro meminta agar gelaran Indonesia Infrastructure Week (IIW) 2016 bisa langsung ditindaklanjuti hingga menghasilkan proyek atau transaksi.

"Dari pihak swasta dan BUMN diharapkan bisa melanjutkan dalam bentuk transaksi lebih riil yang kemudian bisa mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Mudah-mudahan kerja sama baik antara pemerintah dengan dunia usaha terutama Kadin bisa berlanjut dan langsung terbukti dengan proyek atau transaksi langsung," kata Bambang di Jakarta, Rabu (9/11).

Bambang berharap gelaran IIW 2016 yang diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari 37 negara tersebut bisa menjadi ajang penting dalam rangka menarik investor di bidang infrastruktur. "Besar harapan kami acara ini bisa menjadi pemicu infrastruktur di Indonesia akan menjadi bisnis yang sangat menarik untuk sektor swasta, sekaligus pemerintah terbantu karena kebutuhan percepatan infrastruktur," kata dia.

Bambang mengemukakan APBN, APBD, dan modal BUMN memiliki keterbatasan untuk membiayai seluruh program pembangunan infrastruktur dalam lima tahun masa pemerintahaan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu pemerintah berharap peran swasta lebih ditingkatkan dalam bidang infrastruktur.

Bambang menjelaskan Bappenas sudah memilah dari hulu mengenai perencanaan pembangunan mana yang harus segera dikerjakan dengan APBN dan infrastruktur mana yang pembangunannya memerlukan sumber dana lain. "Kami di Bappenas, dari hulu dari segi perencanaan sudah memilah mana infrastruktur yang harus langsung dibiayai oleh APBN dan APBD. Utamanya adalah infrastruktur dasar seperti jalan arteri, irigasi, jembatan, dan juga sistem penyediaan air minum," kata Bambang.

Dia juga menjabarkan pemerintah sudah menyiapkan berbagai skema pelibatan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau swasta murni. Presiden Joko Widodo yang membuka langsung gelaran tersebut mengemukakan bahwa pemerintah membuka kran investasi bidang infrastruktur untuk swasta yang sebelumnya hanya melibatkan BUMN seperti bandara dan jalan tol.