EKBIS.CO,  JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kebutuhan anggaran untuk seluruh program proyek infrastruktur sebesar Rp 1.283 triliun. Karena kurangnya alokasi APBN maka pemerintah memutuskan menggandeng swasta dan BUMN untuk mengelola dan membangun proyek infrastruktur.

Budi mengatakan hingga 2019 mendatang negara masih akan terus melanjutkan proyek infrastruktur. Alokasi APBN sendiri hanya bisa mengcover sekitar Rp 491 triliun. Budi meminta kerjasama BUMN dan Swasta untuk turut serta ambil bagian.

"Kami bentuk Tim yang akan memilah proyek mana saja yang bisa diambil oleh BUMN ataupun swasta lainnya, karena kita mendorong hal itu," kata Budi di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Rabu (16/11).

Budi mengatakan saat ini setidaknya Kementerian Perhubungan sudah menandatangani beberapa kesepakatan dengan BUMN dan swasta untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sektor perhubungan. Untuk mengawal hal itu, Budi Karya juga meminta kepada pemerintah daerah memberikan dukungan.

"Dengan diserahkan ke swasta ini akan meringankan kerjaan kita, sekaligus memperkuat posisi kita sebagai regulator," ujarnya.