EKBIS.CO, LIMA -- Sejumlah negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) mulai mengkhawatirkan persoalan ketahanan pangan di negaranya masing-masing.
"Untuk masalah ketahanan pangan, terasa betul juga bahwa kita semua di APEC ini mengkhawatirkan atas kekurangan pangan," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Lima, Peru, Sabtu (19/11).
Menurut dia, masing-masing negara anggota APEC menyampaikan program ketahanan pangan, terutama menyangkut pembangunan perdesaan. "Kami menyampaikan intervensi mengenai program agar tidak tergantung pada pasokan internasional sebab kalau semua negara menggantungkan pada negara lain, maka yang akan terjadi adalah kelaparan dunia," ujarnya.
Indonesia telah memiliki program menuju swasembada pangan seperti yang digariskan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Pertanian. "Kita bekerja sangat luar biasa mengenai ketahanan pangan ini," ujarnya menambahkan.
Selama APEC berlangsung di Ibu Kota Peru pada 17-21 November 2016 itu, Indonesia sudah melakukan sembilan kali pertemuan bilateral tingkat menteri, ditambah satu biletaral oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Presiden Vietnam Tran Dai Quang. Pertemuan bilateral yang dilakukan Indonesia, di antaranya dengan Hong Kong, Taiwan, Rusia, Jepang, Peru, dan Cile.
Selain itu, Indonesia bertemu dengan Kadin Amerika Serikat di sela-sela kegiatan APEC. "Mereka menyampaikan beberapa hal, termasuk kendala-kendala investasi. Saya sampaikan sikap pemerintah dalam garis besar. Kita membuka diri, kita meniadakan berbagai hambatan. Kalau masih ada kendala, kasih data ke kami. Kami akan membantu menyelesaikan persoalan di lapangan ," ujar Enggartiasto.
Taiwan, Hong Kong, dan Jepang, kata dia, menawarkan peningkatan investasi sedangkan Peru dan Cile menawarkan perdagangan produk pertanian nontropikal yang dijamin tidak akan menimbulkan persaingan dengan produk dalam negeri Indonesia. Dalam kesempatan tersebut Indonesia mengingatkan negara-negara lain agar tidak melakukan kampanye negatif dalam produksi kertas dan kelapa sawit. "Kita dekati negara lain agar tidak terus melanjutkan (kampanye negatif) karena kalau itu terus terjadi, kita bisa membalasnya dengan tindakan serupa," ujarnya.
