EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejak diinisiasi awal 2016, Program Indonesia Terang (PIT) masih belum berjalan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membuat aturan-aturan yang ditarget selesai sebelum 2017.
"Kita targetkan akhir tahun ini bisa selesai. Pak Jonan (Menteri ESDM) tidak ingin lama-lama," kata Direktur Energi Baru dan Terbarukan Kemen-ESDM Maritje Hutapea dalam Rakornas Kadin bidang Energi, di Jakarta, Selasa (29/11).
Menurutnya, pembahasan rancangan peraturan menteri (Permen) ini masih merumuskan sejumlah hal seperti investor yang akan ikut serta dalam pembangunan pembangkit listrik, pihak mana yang akan membangun jaringan, serta siapa yang akan membeli listrik dari pembakit yang nantinya akan dibangun pihak selain PLN.
Sektor swasta, kata dia, sangat dibutuhkan khsusnya untuk mengaliri listrik di desa-desa terpencil. Minimnya anggaran melalui APBN pemerintah untuk membangun pembangkit listrik serta jaringan listrik membuat target pemerintah untuk bisa meningkatkan target peningkatan rasio elektrifikasi nasional dari 85 persen pada 2015 menjadi 97 persen pada 2019, membutuhkan kinerja ekstra dan bantuan pihak lain. "Maka kami ingin mempercepat pembangkit listrik off grid," ungkap Maritje.
Saat ini masih ada sekitar 12.659 desa tertinggal yang belum memperoleh akses listrik dari jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN), bahkan 2.519 desa di antaranya belum terlistriki sama sekali. Desa-desa ini sebagian besar tersebar di Provinsi Papua dan di kawasan Indonesia Timur lainnya. Di Provinsi Papua dan Papua Barat masih ada 18 kabupaten yang sama sekali belum terjangkau oleh listrik PLN, yaitu di Pegunungan Bintang, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Lanny Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah, Puncak, Nduga, Intan Jaya, Yalimo, Supiori, Paniai, Dogiyai, Deiyai, Teluk Wondama, Tambraw, dan Maybrat. PIT akan segera dilaksanakan tahun ini, dimulai dari kawasan Indonesia Timur, dengan berupaya melistriki 10.300 desa hingga akhir 2019.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi Terbarukan dan Lingkungan Hidup Halim Kalla menjelaskan, cukup banyak investor yang telah tertarik untuk ikut serta membangun pembangkit listrik terbarukan di perdesaan yang belum tersentuh listrik oleh PLN. Namun, belum adanya kejelasan dari Pemerintah terkait bantuan insentif hingga harga listrik yang akan disalurkan kepada masyarakat menjadi persoalan yang mengganjal keinginan tersebut.
