EKBIS.CO, JAKARTA -- Masalah terbatasnya lahan bagi proyek properti telah lama menjadi persoalan serius yang sampai kini belum teratasi sepenuhnya. Bahkan menurut mantan direktur utama Perumnas, Himawan Arief Sugoto pemerintah sendiri merasa kesulitan mencari lahan yang sesuai untuk membangun pelabuhan, bandara dan fasilitas umum lainnya. Termasuk membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Padahal sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945 disebutkan bumi, air dan isinya dikuasai negara dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. "Tapi secara de fakto itu tidak bisa," katanya di sela diskusi peran Perbankan Mendukung Sektor Properti Sebagai Lokomotif Nasional, Rabu (14/12).
Menurutnya, peran lembaga agraria perlu ditingkatkan sebagai regulator dengan mengatur atau merubah tata ruang yang ada sesuai kebutuhan. "Selama ini kita tidak manfaatkan hal itu sesuai kebutuhan," katanya.
Di negara lain masalah public housing sepenuhnya dikendalikan negara. Hal itu bisa dilakukan karena pemerintah setempat menguasai lahan yang ada sehingga harga sepenuhnya bisa dikendalikan.
Pengamat properti, Ali Tranghanda juga menilai keberadaan bank tanah harus diatur dengan benar. Pemerintah harus siap menguasai wilayah yang harganya berpotensi melesat naik. "Adanya badan otonom pertanahan cukup baik, tapi badan itu selain mengendalikan ketersediaan tanah juga mengawasi harga jual tanah," katanya.
Di sisi lain keberadaan para pengembang juga menjadi sorotan kalangan perbankan. Saat ini ada beberapa pengembang yang tidak bisa memenuhi pembangunan hunian berimbang 136 karena masalah harga lahan. Padahal membangun hunian sederhana, menengah dan mewah tidak harus dilakukan didalam lokasi yang sama. "Itu bisa dilakukan di lokasi yang berbeda," kata Direktur Utama BTN, Maryono.
Sektor perumahan nasional pada tahun depan akan terus membaik. Penopangnya, diantaranya adalah pertumbuhan ekonomi yang positif, tingkat suku bunga acuan yang cenderung turun, bonus demografi, hingga pembangunan infrastruktur yang terus tumbuh. Menurut Maryono, ruang bisnis sektor perumahan pun masih luas untuk dikembangkan. Hingga September 2016, kontribusi sektor perumahan terhadap PDB berkisar 2,5 hingga 2,8 persen.
