EKBIS.CO, JAKARTA --Harga daging sapi masih menjadi persoalan yang tak bisa dikendalikan pemerintah. Harga daging sapi masih saja menyentuh angka Rp 120 ribu per kilogram kendati menteri pertanian telah berganti beberapa kali.
Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian I Ketut Diarmita menyadari betul hal tersebut. Namun, menurutnya saat ini pemerintah yakni Kementan memiliki solusi jangka panjang untuk mengatasi hal tersebut.
Yakni dengan menjamin ketersediaan pasokan dan stok sapi lokal siap potong di dalam negeri. "Jika ketersediaan sapi siap potong khususnya di daerah-daerah sentra konsumen cukup atau melebihi permintaan maka dapat dipastikan harga daging sapi dapat terkoreksi," katanya kepada Republika, Selasa (27/12).
Ia menambahkan, saat ini pemerintah tengah berupaya melakukan percepatan peningkatan populasi dan ketersediaan sapi siap potong di dalam negeri. Ada delapan langkah yang dilakukan yakni, pertama, melalui Upaya Khusus Sapi Indukan Siap Bunting (UPSUS SIWAB) Tahun 2017 dengan target 3 juta sapi bunting.
Kedua, pemasukan sapi indukan baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. "Melalui Permentan No. 49/2016 setiap importir sapi bakalan diwajibkan untuk memasukan sapi indukan," lanjut dia.
Penguatan aspek perbenihan dan pembibitan juga dilakukan melalui peningkatan kinerja BIB Singosari dan Lembang serta tujuh Balai Pembibitan Ternak untuk menghasilkan benih dan bibit unggul berkualitas. Pemotongan sapi betina produktif dikendalikan untuk menurunkan angka pemotongan sebesar 20 persen pada 2017.
Peternak yang merupakan bagian utama peningkatan populasi sapi perlu melakukan pembaharuan, yakni menggeser pola pemeliharaan sapi perorangan (tradisional) ke arah pemeliharaan kelompok dengan pola kandang koloni. "Terus mengembangkan pola budidaya ternak sapi, integrasi sapi-sawit, sapi-padi, penggembalaan di area lahan eks tambang dan mengoptimalkan penggembalaan di kawasan timur Indonesia," ujar dia.
Langkah perbaikan juga dilakukan pada Rumah Potong Hewan (RPH). Ia menambahkan, akan membangun RPH kategori II yang mampu menghasilkan daging dingin dan beku di daerah sentra produsen sapi. Efisiensi biaya pemotongan di RPH akan diterapkan guna mengerem besarnya harga daging sapi ketika keluar dari RPH.
Terkait pembengkakan ekonomi yang terjadi pada saat diagribusi, Ketut mengatakan, perlu adanya perbaikan tata niaga sapi dan daging sapi. Bahkan, Kementan siap memfasilitasi alat angkut sapi dan daging sapi yang lebih murah. "Dengan penyediaan kapal ternak dan kapal daging," katanya.
Ia optimis mampu mencapai peningkatan populasi dan swasembada daging sapi, jika program tersebut konsisten dijalankan dan mendapat dukungan dari semua instansi terkait dan pemerintah daerah. Sementara itu, menunggu populasi sapi di tanah air mencukupi, Kementan memiliki langkah jangka pendek untuk mengisi kekurangan pasokan dan menahan kenaikan harga daging sapi melalui penyedian impor daging sapi dan daging kerbau.
