EKBIS.CO, PURWAKARTA -- Pembebasan lahan untuk proyek nasional kereta cepat Jakarta-Bandung tak sesuai target. Pasalnya, sampai saat ini lahan yang belum dibebaskan masih cukup luas. Seperti di Kabupaten Purwakarta, terdapat beberapa titik yang belum dibebaskan. Kondisi ini, disebabkan masalah biaya.
Humas PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) Febrianto Aris Wibowo, mengatakan, target pembebasan lahan ini rampung akhir Desember kemarin. Namun, pada kenyatannya tak sesuai target. Sebab, sampai sekarang masih banyak lahan yang belum dibebaskan.
"Seperti di Purwakarta, masih ada tiga desa lagi yang belum tersentuh pembebasan lahan," ujar Febrianto, kepada Republika.co.id, Selasa (3/1).
Tiga desa yang belum tersentuh pembebasan lahan itu, yakni Desa Malangnengah yang merupakan lokasi tambang batu di Kecamatan Plered. Kemudian, Desa Jatiluhur dan Kembang Kuning di Kecamatan Jatiluhur.
Kebutuhan lahan di wilayah ini, lanjut Febrianto, mencapai 170 hektare. Namun, hingga sekarang pembebasan lahannya masih terkendala sejumlah masalah. Seperti, masalah pembiayaan. "Banyak permintaan di atas harga wajar," ujarnya.
Sedangkan dalam pembebasan lahan ini, pihaknya mengacu pada KJPP (kantor jasa penilai publik). Jadi, berdasarkan KJPP, lahan untuk kereta cepat ini harganya Rp 110 ribu sampai Rp 135 ribu per meternya. Harga tersebut, sudah standar.
Baca juga, Harga Lahan Proyek Kereta Cepat Masih Disosialisasikan.
Akan tetapi, di lapangan masyarakat meminta supaya harganya di atas yang telah ditetapkan. Makanya, pada tahapan pembebasan lahan ini, biaya yang dikeluarkan sudah membengkak 30 persen dari yang telah ditentukan. "Kami akan berupaya, supaya tahapan ini segera rampung," ujarnya.
Dengan kondisi ini, pihaknya akan terus mengintensifkan komunikasi dengan warga. Supaya, pembebasan lahan ini sudah sesuai dengan rujukan dari KJPP. Terkait dengan tahapan selanjutnya, yaitu pembangunan konstruksi pihaknya sudah menggandeng kepolisian untuk melakukan pengamanan.
