EKBIS.CO, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan program kerja pemerintah pada 2017 dan persiapan 2018 akan fokus pada program pemerataan.
"Meskipun kita tahu angka Gini rasio kita sedikit membaik, tapi apapun kalau kita lihat angkanya masih pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu kita harus kerja keras, mati-matian dalam rangka menurunkan angka kesenjangan kita, baik kesenjangan antar wilayah, angka kesenjangan kaya dan miskin," kata Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (4/1).
Presiden menegaskan bahwa program pemerataan ini akan menjadi sebuah konsen besar pemerintahannya ke depan. Menurut Jokowi, dalam rangka mengurangi kesenjangan itu, tahun ini dan tahun depan, kebijakan redistribusi aset dan legalisasi tanah menjadi sangat penting sekali karena pemerintah ingin rakyat mendapatkan akses pada tanah.
Presiden meminta yang berkaitan dengan konsensi untuk rakyat, berupa tanah-tanah adat, sertifikat untuk rakyat akan menjadi fokus perhatiannya dan akan dilakukan secara besar-besaran dalam dua tahun ini. "Kepada Menteri BPN (Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN) sudah saya sampaikan, kepada Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sudah saya sampaikan agar redistribusi aset leader form ini betul-betul pada yang kita mulai pada akhir tahun 2016 lalu adan 2017 ini harus betul-betul kita kerjakan lebih masif lagi," tegasnya.
Sedangkan untuk pemerataan program rakyat untuk mendapatkan modal, kata Jokowi, perlu ditingkatkan kembali Program KUR pada tahun ini dan tahun depan jangkauannya lebih luas. "Tahun ini dan tahun depan saya kira KUR harus menjangkau banyak rakyat, semakin besar jumlahnya dan semakin mudah cara memperolehnya," tegasnya.
Presiden juga meminta lembaga asuransi juga diberikan pada program ini dan juga perlu ditingkatkan upaya mendorong keuangan inklusif sehingga rakyat semakin bankable. Dalam program pemerataan ini, Jokowi juga memerintahkan untuk memperluas akses rakyat untuk mendapat ketrampilan melalui program pendidikan kejuruan, pendidikan vokasi dan juga vokasional training (latihan vokasi).
"Kemarin saya lihat di Kementerian Tenaga Kerja yang sudah bekerjasama dengan Kadin. Saya kira kementerian yang dilibatkan semakin banyak dan dikoordinir oleh menko, saya kira akses rakyat untuk mendapatkan ketrampilan ini benar-benar bukan jumlah ribuan, tapi dalam jumlah jutaan," katanya berharap.
