EKBIS.CO, SURABAYA -- Perum Bulog Divre Jawa Timur siap menerapkan penyaluran beras dan gula kepada warga miskin melalui voucher pangan mulai Februari 2017. Pada tahap awal, voucher pangan akan didistribusikan di sembilan kota di Jatim.

Kepala Perum Bulog Divre Jatim, Witono, mengatakan, persiapan sudah mencapai 80 persen. Sembilan kota sasaran tahap pertama tersebut antara lain, Surabaya, Malang, Batu, Kediri, Probolinggo, Madiun, dan Pasuruan. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya masih menggunakan sistem penyaluran raskin secara reguler.

"Masyarakat yang menerima voucher pangan tidak lagi menerima raskin reguler. Bentuknya kartu ATM yang bisa dibelanjakan di toko yang bekerja sama dengan kami," kata Witono kepada wartawan di kantor perwakilan BI Jatim, Surabaya.

Winoto menjelaskan, pemberlakuan sistem voucher pangan tersebut bekerja sama dengan perbankan yakni BNI dan BRI melalui agen Laku Pandai masing-masing bank. Agen Laku Pandai merupakan agen perbankan yang bisa melayani transaksi keuangan tanpa harus ke bank. Agen Brilink dan BNI yang terseber di Jatim nantinya akan melayani penukaran beras dan gula dari Bulog kepada masyarakat.

Agen yang dipilih merupakan agen yang memiliki toko kelontong. "Agen BRI dan BNI itu kita jadikan suatu kelompok namanya Rumah Pangan, pengambilan beras dan gula untuk voucher pangan ini nanti di Rumah Pangan. Kami seleksi, diatur per wilayah sehingga jaraknya tidak terlalu berjauhan," jelasnya.

Terkait jumlah rumah tangga sasaran (RTS) atau keluarga penerima manfaat (KPM), Bulog masih menunggu data dari Kemensos. Sedangkan pendataan agen untuk Rumah Pangan dilakukan oleh BRI, BNI dan Bulog.

Masing-masing kartu ATM akan diisi saldo oleh bank senilai Rp 110 ribu per bulan. Saldo tersebut hanya bisa dibelanjakan kebutuhan pokok berupa beras dan gula, masing-masing 10 kilogram beras dan dua kilogram gula. Harga dua komoditas ini ditetapkan Rp 105 ribu, sehingga nantinya masih ada sisa saldo Rp 5.000 di kartu ATM.

"ATM ini tidak bisa digunakan untuk keperluan lain seperti sabun, kecap dan lain-lain, khusus untuk beras dan gula dari Bulog," tandasnya.

Pemerintah berencana mengganti sistem penyaluran raskin atau rastra menjadi program voucher pangan. Kebijakan tersebut dilakukan karena program bantuan raskin dinilai kurang tepat sasaran.

"Kami sudah melakukan pendataan, Februari 2017 sudah bisa diterapkan. Kita mungkin terdepan penyalurannya," pungkas Witono.