EKBIS.CO, JAKARTA – Jelang akhir tahun 2024, Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah akan memasifkan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) melalui aksi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di beberapa wilayah.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Astawa menyebut upaya ini salah satunya merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang secara rutin diselenggarakan di kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan unsur pembentuk inflasi komponen bergejolak (volatile food).
SPHP Beras akan disalurkan secara masif di beberapa daerah yang masih mengalami harga tinggi. Itu seperti sebagian wilayah di Sumatera Barat, pulau Kalimantan, hingga wilayah timur Indonesia. Pemerintah telah menambah jumlah kuota penyaluran Beras SPHP tahun 2024 yang awalnya sebesar 1,2 juta ton menjadi 1,4 juta ton.
"Kami minta para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk menugaskan Kepala Dinas Pangan segera melakukan kolaborasi dengan Pimwil Bulog untuk intervensi harga. Sudah kami lampirkan dalam surat, pasar-pasar mana saja yang perlu dilakukan intervensi sehingga harga beras bisa kembali wajar,” ujar Ketut dalam keterangan resmi NFA, dikutip Kamis (14/11/2024).
Lebih lanjut ia mendorong Pemda untuk terus melakukan langkah-langkah peningkatan produktivitas pangan di wilayahnya masing-masing. Ia juga meminta daerah untuk menyiapkan kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) melalui anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk mengoptimalkan mobilisasi pangan antardaerah.
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhammad Suyamto secara tegas menyatakan pihaknya siap untuk mengoptimalkan koordinasi yang intensif dengan Dinas Pangan Daerah melalui Kanwil Perum Bulog di wilayahnya masing-masing. Ia mengungkapkan CBP yang ada di Perum Bulog sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
"Bulog sangat siap untuk melaksanakan operasi terkait dengan stabilisasi harga. Stok di Bulog saat ini cukup besar sekitar 1,8 juta ton, yaitu 1,6 PSO dan 200 komersial. Stok sangat siap dan stok ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Teman-teman Perum Bulog merapat ke Dinas, segera dilaksanakan program-program stabilisasi harga di daerah-daerah yang memang mengalami kenaikan harga,” tegas Suyamto.
Diketahui realisasi penyaluran Beras SPHP hingga 11 November 2024 total mencapai 1.253.824 ton (89,56 persen) dari target 1,4 juta ton. Sebanyak 65,2 persen saluran penjualan Beras SPHP dilakukan melalui pengecer, 29,9 persen distributor, 3,3 persen Satgas, 1,2 persen Pemda, dan 0,3 persen BUMN.
Penyaluran terbesar berada di Kanwil DKI Jakarta & Banten yaitu 299.712.055 ton (95,75 persen dari target) dan terendah berada di Kanwil Bali yaitu 9.244.170 ton (97,31 persen dari target). Sedangkan realisasi target terkecil berada di Kanwil Papua dan Papbar yaitu 18.770525 ton (67,04 persen dari target).
Deputi Bidang Perekonomian KSP (Kantor Staf Presiden) Edy Priyono mengingatkan tugas dan fungsi pemerintah untuk menjaga keseimbangan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Edy meminta Perum Bulog dan Dinas Pangan Daerah juga dapat melakukan intervensi berupa penyerapan terhadap gabah/beras petani yang harganya jatuh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan Harga Acuan Pembelian (HAP).
"Di satu sisi kita juga harus memperhatikan tentang penyerapan beras atau gabah dari petani, khususnya di daerah-daerah yang harganya masih di bawah HPP. Itu kan menjadi tugas kita juga untuk menjaga stabilitas, jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah,” ujar Eddy.
Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan berbeda mengungkapkan, langkah intervensi terhadap dinamika harga beras harus dilakukan untuk memastikan keterjangkauan pangan yang merata baik terjangkau secara geografis, maupun secara ekonomis. Untuk itu, Arief dalam RDP Komisi IV DPR RI pada Rabu (6/11/2024) mengusulkan anggaran tambahan untuk penyaluran bantuan pangan dan mempersiapkan SPHP di tahun 2025 mendatang.
"Untuk bulan Januari dan Februari 2025, kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton dikali dua. Kemudian juga (rencana) dimulainya kembali bantuan pangan di tahun 2025," katanya.
