EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah membentuk tim kecil untuk memilah-milah tantangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 dan mencari jalan keluarnya. Tim terdiri dari pejabat eselon I lintas kementerian.
Tim ini terdiri dari Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Tim ini akan membuat peta persoalan agar sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah bisa berjalan baik.
“Kita bikin tim kecil yang tugasnya memetakan sekuens persoalan, agar semua jelas dan bagaimana mengatasinya,” kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Sistem Perencanaan dan Penganggaran, Jumat (13/1).
Darmin mengungkapkan, pihaknya mengikuti arahan Presiden Jokowi agar kebijakan perencanaan dan penganggaran tidak lagi mengikuti money follows functions, melainkan berdasarkan prinsip money follows programs. Artinya, belanja anggaran harus menyesuaian program-program yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Sinergi dan sinkronisasi merupakan kata kunci agar pembangunan nasional semakin efisien dan efektif,” ujar Darmin.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menilai perlu adaanya pengendalian pada masing-masing kementerian atau lembaga agar tidak terjadi deviasi sasaran pembangunan dan duplikasi program atau kegiatan. Selain itu, pemerintah juga diyakini perlu memastikan dengan benar program-program yang menjadi prioritas di masing-masing kementerian atau lembaga masuk dalam penganggaran APBN.
"Harus diantisipasi agar jangan sampai ketika terjadi pemotongan anggaran, justru program-program prioritas yang dipotong," katanya.
Sedangkan Kementerian Keuangan menyatakan perlunya membuat suatu gambaran proses APBN sehingga apabila terjadi perubahan anggaran di tiap-tiap kementerian atau lembaga yang tidak sesuai dengan program yang direncanakan, dapat segera diselesaikan. "Kita lakukan pemetaan untuk melihat siapa melakukan apa, termasuk proses-proses politiknya,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sri menambahkan, ia merasa perlu membatasi kementerian dan lembaga agar tidak mengubah-ubah anggaran untuk program-program yang telah direncanakan. Alasannya, Sri menganggap selama ini kebebasan itu telah menciptakan "perangkap" terhadap perencanaan dan penganggaran.
Intinya, Kepala Menteri PPN/Kepala Bappenas maupun Menteri Keuangan sepakat untuk membuat sistem perencanaan dan penganggaran yang lebih kredibel di masa-masa mendatang. Paling tidak dalam tiga pekan ke depan tim kecil ini akan rampung dibentuk.
