EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 1 Triliun untuk pengelola PT Waskita Karya agar bisa menyelesaikan pembangunan LRT Palembang. Proyek LRT Palembang diharapkan bisa selesai tepat waktu mengingat semakin mendekatnya penyelenggaraan Asian Games 2018.
"Tahun ini kita akan suntik 1 triliun untuk Waskita Karya untuk bisa menyelesaikan proyek LRT," ujar Budi saat ditemui di Kantor Menko Maritim, Jumat (17/2).
Nilai kontrak proyek LRT ini mencaai Rp 10,9 triliun. Sisa dana dari seluruh nilai investasi akan dibahas dengan Kementerian Keuangan. Karena dana yang digunakan merupakan dana negara, hal itu harus diatur dan didiskusikan dengan menteri keuangan.
"Untuk sisanya (9,9 triliun) akan kami bahas dulu dengan bu Menkeu bagaimana skemanya," ujar Budi.
Pada Kamis (16/2) malam ,Direktorat Jendral Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan mensepakati adendum pertama kontrak dengan Waskita Karya sebagai pelaksana tugas pembangunan LRT Palembang. Dengan kesepakatan adendum pembayaran ini, maka pemerintah akan mengucurkan dana untuk lanjutan proyek ini.
Direktur Jendral Pereketaapian, Presetyo Boeditjahjono mengatakan dari hasil audit independen, nilai kontrak proyek LRT Palembang berubah yang tadinya Rp 12,5 triliun menjadi Rp 10,9 triliun. Kesepakatan jumlah dana setelah hasil audit ini nantinya akan dibayarkan oleh pemerintah secara bertahap oleh pemerintah.
"Artinya sampai 2018. Apabila pembayaran lebih dari 2018 berarti ada konseksuensi bunga. Pemerintah yang bayar. Bunga lima persen per tahun," ujar Prasetyo.
Kepala Divisi I PT Waskita Karya Joko Erwanto mengatakan, dengan adanya adendum perseroan merasa percaya diri akan proyek ini. Setidaknya, sudah terdapat kepastian yang membuat Wijaya Karya bisa meneruskan proyek pembangunan LRT ini.
"Adendum ini kan kontrak efektif, jadi proses untuk administrasi penarikan termin pembayaran bisa jalan. Sehingga dengan adanya proses ini kami jadi bisa berprogres. Untuk mempercepat proses di lapangan," ujar Joko saat ditemui di Kantor Kementerian Perhubungan, Kamis.
