EKBIS.CO,  JAKARTA -- Niat pemerintah untuk mendorong pembangunan proyek infrastruktur dengan pembiayaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat sambutan dari kalangan pengusaha. Apalagi, dengan berjalannya Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) ini, maka sektor swasta memiliki ruang lebih luas untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur. 

Meski memberi peluang lebih besar bagi pengusaha, Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) mendesak pemeirntah agar mampu memperbanyak porsi pembiayaan infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa. Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia menilai, pembiayaan proyek infrastruktur di Pulau Jawa semakin feasible secara bisnis, sehingga layak dikomersialisasikan. Sebab itu, PINA akan semakin relevan di Pulau Jawa. 

“Jangan semuanya terkonsentrasi di Pulau Jawa baik APBN maupun PINA. PINA makin besar di Jawa, APBN juga porsinya membesar ke luar Jawa dan mengecil di Jawa,” ujar Bahlil dalam siaran persnya, Ahad (19/2). 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak keluar dari zona nyaman penggunaan uang negara dalam membiayai proyek infrastruktur. Dia mengatakan pembiayaan yang dimaksud adalah dengan memberdayakan sumber dana di luar APBN, yakni dengan skema PINA. 

Skema pembiayaan ini merupakan skema baru selain program public private patnership (PPP) maupun kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Kepa‎la Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema PINA adalah salah satu cara Pemerintah dalam mendorong pembangunan infrastruktur secara masif.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun untuk anggaran infrastruktur. Kementerian Keuangan menyebutkan ada enam sasaran utama infrastruktur yang akan dibangun dari anggaran tahun depan.

Enam infrastruktur ini adalah, pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer (km). Kedua, pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan 13 bandar udara (bandara) baru maupun lanjutan. 

Bahlil menambahkan dengan PINA ini, porsi dana infrastruktur daerah melalui APBD juga sebaiknya membesar dari saat ini hanya 25 persen. "Dengan adanya PINA pemerintah sebaiknya menggenjot dana infrastruktur APBN ke luar Pulau Jawa dan Kawasan Timur Indonesia. Sehingga asas pemerataan terimplementasi dan kesenjangan infrastruktur teratasai," jelas Bahlil.