EKBIS.CO, JAKARTA -- Masalah ketimpangan antara kelompok terkaya dan kelompok ekonomi lemah selalu menjadi pekerjaan rumah yang tak ringan bagi pemerintah. Hasil penelitian yang dirilis oleh lembaga sosial masyarakat Oxfam menunjukkan bahwa dalam dua dekade terakhir ketimpangan ekonomi di Indonesia meningkat lebih cepat dibanding dengan negara lain di Asia Tenggara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, urusan ketimpangan memang butuh komitmen kuat dari pemerintah untuk mencari solusinya. Ia memandang bahwa salah satu masalah utama dalam ketimpangan ini adalah terkonsentrasinya kekayaan di segelintir miliarder di Indonesia. Apalagi, lanjutnya, bila kelompok terkaya tersebut belum menyetorkan pajak sesuai dengan angka yang seharusnya.
Sri menyebutkan, penetapan tarif pajak yang progresif berdasarkan kekayaan memang menjadi salah stau cara yang adil agar ketimpangan antara si kaya dan si miskin bisa berkurang.
Artinya, semakin kaya seseorang maka tarif pajak yang harus ia bayarkan juga ikut membesar. Sebaliknya, pemerintah memberikan bantuan-bantuan termasuk subsidi kepada kelompok masyarakat miskin yang memang perlu dibantu ekonominya. Meski cara ini dianggap adil, namun Sri meyakini langkah ini belum cukup ampuh untuk mengendalikan ketimpangan.
"Terpenting adalah kemampuan mengumpulkan pajak. Kondisi saat ini, banyak orang Indonesia larikan hartanya di surga pajak," katanya di Jakarta, Kamis (23/2).
Menurutnya, jurus teranyar yang sedang disiapkan pemerintah adalah Otomatisasi Keterbukaan Informasi (AEoI) yang memberikan wewenang bagi otoritas pajak Indonesia untuk membuka data rekening perbankan miliki wajib pajak di negara lain. Begitu pula sebaliknya, otoritas pajak negara lainnya bisa menengok rekening perbankan yang ada di Indonesia.
"Kalau itu dilakukan, saya percaya dunia ini akan lebih baik. Kita tegaskan tak ada lagi tempat bersembunyi bagi pengemplang pajak," ujar dia.
Ia menilai, penarikan pajak menjadi instrumen penting untuk menekan ketimpangan. Apalagi, penerimaan pajak akan dimanfaatkan kembali oleh negara untuk menjalankan program-program yang bertujuan pengentasan kemiskinan, termasuk pemberian subsidi. Setidaknya, bila pajak bisa ditarik dengan optimal maka orang-orang kaya memiliki kesempatan yang terbuka untuk ikut mengurangi ketimpangan ekonomi.
