EKBIS.CO, NUSA DUA -- Pemerintah menegaskan komitmennya membangun sektor kemaritiman. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pembangunan maritim perlu menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan ekosistem samudera.

"Pemerintah akan terus membangun kemaritiman berkelanjutan melalui penguatan instruksi dan institusi terkait dalam melaksanakan proyek strategis nasional di bidang maritim," katanya dalam World Ocean Summit di Nusa Dua, Kamis (23/2).

Kalla mengatakan 70 persen wilayah Indonesia terdiri dari lautan dengan potensi ekonomi dan ekologi di dalamnya. Potensi kerusakan alam di sisi lain timbul akibat eksplorasi berlebihan sehingga menjadi ancaman keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan ekonomi, kata Kalla jangan sampai menyampingkan kelestarian ekosistem. Pemerintah telah mengeluarkan regulasi tegas terhadap penegakan hukum laut, mulai dari penangkapan ikan ilegal yang tidak dilaporkan dan ttanpa aturan, serta kejahatan transnasional lainnya.

Kalla juga menyoroti pentingnya kemitraan global dan kerja sama internasional, misalnya pengembangan mekanisme keuangan inovatif dan penelitian, serta peningkatan kapasitas masyarakat tentang kelautan. Sektor maritim berkontribusi 20 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyediakan 11 persen lapangan pekerjaan di negara ini.

"Cina, Jepang, dan Korea sejak lama memanfaatkan lautnya untuk menggerakkan ekonomi. Indonesia sekarang juga fokus mengembangkan sektor kelautannya," ujarnya.

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan salah satu ancaman dalam pengelolaan laut berkelanjutan adalah sampah plastik di laut. Ini mengancam kehidupan ikan, mamalia, burung laut, hingga terumbu karang.

Sampah plastik juga mengancam kekayaan pariwisata Indonesia. Pihak yang dirugikan pada akhirnya adalah penduduk lokal, sebab wisatawan tak berminat kembali mengunjungi tempat wisata yang penuh sampah.

"Indonesia saat ini lebih peduli terhadap lingkungan karena kita tak bisa meningkatkan ekonomi dengan mengabaikan lingkungan," katanya.

Pemerintah juga mendorong kerja sama dengan swasta, termasuk lembaga riset untuk memastikan pengelolaan sumber daya laut berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga perlu mendukung industri perikanan sehingga nelayan lebih efisien berproduksi.