EKBIS.CO, BANDUNG -- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, meresmikan Gedung Kantor OJK Regional 2 Jawa Barat, di Jln Ir H Juanda Kota Bandung, Jumat (10/3). Menurut Hadad, OJK akan terus membantu mengembangkan perekonomian daerah antara lain dengan memperkuat keberadaan dan tugas-tugas kantor OJK di daerah.
"Selain membuka kantor di sini, kami akan membuka Kantor OJK di wilayah Jabar Selatan. Karena, OJK ingin melakukan edukasi ke masyarakat," ujar Muliaman.
Muliaman mengatakan, selain di Kota Bandung, OJK telah memiliki kantor di daerah Tasikmalaya untuk wilayah priangan. Begitu juga, di Jabar utara sudah ada kantor di Cirebon.
"Nah, di selatan kantor kita belum ada. Padahal potensi pengembangan wilayah Selatan seperti Sukabumi dan Cianjur, itu besar sekali," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan mendorong pembangunan kantor di Jabar Selatan tersebut. Ia berharap, bisa terlealisasi cepat. Karena, saat ini di Jabar Selatan ada 23 bank.
"Jadi saya pikir bisa punya potensi ekonomi. Paling nggak, kantornya mungkin dibangun di Sukabumi," katanya.
Selain di Jabar Selatan, kata dia, OJK juga akan membuat kantor di beberapa provinsi pemekaran. Misalnya, di Bangka Belitung karena saat ini di Bangka Belitung kantornya masih bergabung dengan Sumsel. Daerah lainnya, yang akan dibangun adalah di Sumut.
"Kami masih berdiskusi dengan gubernurnya, apakah mau di ibukotanya atau gimana," katanya.
Saat ini, kata dia, OJK telah didukung oleh 9 Kantor Regional yang membawahi 26 Kantor OJK Provinsi dan Kabupaten yang tersebar diseluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Jawa Barat ini.
Kantor-kantor OJK di daerah ini, kata dia, akan menjadi ujung tombak dari pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan Industri Jasa Keuangan di daerah. Serta, menjadi pelaksanaan berbagai program strategis OJK dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Peresmian Gedung Kantor OJK Regional 2 Jabar, dilakukan Muliaman bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan dan dihadiri berbagai pimpinan lembaga dan institusi dari Pemerintahan di Pusat dan Daerah.
