EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan waktu 2018 untuk menyelesaikan seluruh jalur kereta yang menghubungkan antara Bandara Adi Soemarmo, Boyolali dan stasiun Kota Solo, termasuk kereta bandara, harus selesai 2018.
"Langsung (membangun) dong. Tadi sudah saya sampaikan targetnya 2018. Berarti tidak ada dua tahun harus rampung. Kalau tidak cepat langsung dimulai ya tidak rampung. Terminalnya juga segera dimulai oleh menteri BUMN lewat PT Angkasa Pura 1. Runway juga sekaligus keretanya dari Inka juga mulai langsung dikerjakan di pabrik di Madiun," kata Presiden di bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (8/4).
Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama (ground breaking) jalur kereta sepanjang 13,5 kilometer yang menghubungkan Bandara Adi Soemarmo, Boyolali dan stasiun Kota Solo. Ia juga menilai bahwa pembebasan tanah tidak akan menghambat pembangunan jalur kereta itu.
"Pembebasan tanah juga cuma sedikit karena (jalur) ini mepet dengan jalan tol dan langsung masuk ke jalur kereta api yang sudah ada, jadi tidak ada kendala. Sampai detik ini kalau memang diperlukan diberikan Perpres (pembebasan lahan) sehari-dua hari selesai tapi masa sedikit-sedikit Perpres," tutur Presiden.
Pembangunan jalur kereta bandara membutuhkan lahan seluas 42,1 hektare dan melintasi tiga daerah, yaitu Solo, Karanganyar, dan Boyolali. Selain menghubungkan Boyolali dan Solo, jalur kereta ganda itu nantinya juga menghubungkan bandara lain yaitu Adi Soecipto, Yogyakarta.
"Jalur ini akan tersambung berarti dari Boyolali masuk ke Solo di stasiun Kota, masuk lagi ke Madiun, bisa ke Yogya. Yogya pun airport-nya mulai dibangun ke Kulonprogo dan akan menjadi airport besar dalam rangka pariwisata koneksi ini sambung menyambung agar semuanya efisien," ungkap Presiden.
Jalur kereta Boyolali-Solo ini dibangun tiga BUMN yang bersinergi mengerjakannya yaitu PT KAI, Angkasa Pura I, dan PT Pembangunan Perumahan dengan panjang 13,5 klilometer. Rel 3,5 kilometer sudah ada sebelumnya sedangkan 10 kilometer adalah tambahan yang sebagian besar menggunakan lahan BUMN.
