EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) terus menggenjot program satu juta rumah. Sebanyak 60 sampai 70 persen ditujukan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan 30 hingga 40 persen bagi non MBR. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR juga terus melakukan pembiayaan, di antaranya agar masyarakat lebih mudah mengajukan Kredit Perumahan Rakyat (KPR)

Tahun ini Kemenpupera menargetkan pembiayaan 120 ribu rumah dengan anggaran Rp 11,47 triliun menggunakan skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Namun, hingga 4 Mei, baru 3.849 unit rumah yang sudah terealisasi dengan total pembiayaan Rp 439 miliar. 

"Sasaran dan program kami, agar MBR bisa menghuni rumah layak, serta menurunnya kekurangan tempat tinggal melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan," ujar Dirjen Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR Lana Winayanti kepada wartawan, di Jakarta, Jumat, (19/5).

Ia menjelaskan, penyaluran KPR FLPP melalui Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan selama 2010 hingga April 2017 paling banyak di Jawa Barat mencapai 187.778 unit rumah atau 37,56 persen dari total penyaluran keseluruhan. Selanjutnya disusul oleh Banten dan Jawa Timur, masing-masing 52.165 serta 33.392 unit.

Hanya saja, pada lima bulan pertama tahun ini, Papua Barat justru yang paling besar menyerap dana FLPP nilainya mencapai Rp 96,19 miliar terdiri dari 586 rumah. Di posisi kedua, Sumatra Barat sebanyak 404 rumah dengan anggaran menembus Rp 38,72 miliar. Ketiga Jawa Barat dengan pembangunan rumah sebanyak 368 unit dengan penyerapan dana lebih dari Rp 40 miliar.

Lana mengungkapkan, salah satu tantangan menjalankan program Satu Juta Rumah salah satunya akses tanah yang semakin sulit. "Maka ada upaya pemerintah untuk memanfaatkan tanah-tanah terlantar seperti tanah wakaf dan negara. Menteri PUPR sudah minta aset-aset tanah yang tidak dipakai untuk infrastruktur, bisa dimanfaatkan untuk perumahan PNS, dan lainnya," kata dia.