EKBIS.CO, MADIUN -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Waspada Investasi telah menghentikan sebanyak 29 kegiatan penghimpunan dana dan investasi yang tidak memiliki izin atau ilegal selama awal hingga pertengahan tahun 2017. Kepala OJK Kediri Slamet Wibowo mengatakan ke-29 wujud usaha atau entitas tersebut dinilai melakukan kegiatan penghimpunan dana yang berpotensi merugikan masyarakat. Serta diduga melanggar ketentuan yang berlaku.
"Kami meminta masyarakat untuk jeli dan tidak mudah tertipu dengan iming-iming usaha investasi yang menggiurkan. Buktinya usaha investasi ilegal masih marak," kata dia, Kamis (8/6).
Adapun ke-29 entitas ilegal tersebut di antaranya adalah PT Inti Benua Indonesia, Starfive2u.com, PT Alkifal Property, Groupmatic170, EA Veow, FX Magnet Profit, Koperasi Serba Usaha Agro Cassava Nusantara atau Agro Investy, Koperasi Harus Sukses Bersama, Koperasi Segitiga Bermuda, dan masih banyak lainnya.
Menurut dia, rata-rata modus yang dijalankan beragam untuk menarik minat calon nasabahnya. Di antaranya adalah janji pelunasan kredit macet. Biasanya korban yang memiliki utang puluhan juta rupiah diimingi langsung lunas hanya dengan membayar beberapa ratus ribu rupiah saja dengan mengelurkan surat lunas.
Kemudian, program saling menolong manusia, MLM (anggota merekrut anggota), investasi emas, investasi penanaman pohon, dan investasi lainnya dengan janji hasil yang pasti tinggi dan di luar logika.
Modus iming-iming keuntungan besar tersebut ditunjang dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang mengenai produk investasi dan risikonya. "Hal itulah yang membuat kasus penipuan akibat investasi ilegal masih saja terjadi dan terus meningkat," kata dia.
Untuk itu, OJK mengimbau kepada masyarakat agar memahami bahwa investasi merupakan kegiatan yang berisiko. Sisi lain, OJK bersama pihak terkait lainnya terus berupaya untuk meningkatkan indeks literasi keuangan dan indeks inklusi keuangan agar masyarakat mampu menyikapi uang dengan bijak, termasuk pengetahuan tetang investasi.
Slamet Wibowo menambahkan hasil Survey Nasional dan Inklusi Keuangan (SNLIK) kedua yang dilakukan OJK pada tahun 2016 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat mencapai sebesar 29,66 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 67,82 persen. Angka tersebut meningkat dibanding hasil SNLIK pada 2013, dimana indeks literasi keuangan baru sebesar 21,84 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 59,74 persen.
OJK bersama industri jasa keuangan lainnya terus mendorong dan melaksanakan program literasi dan inklusi keuangan agar indeks keduanya tersebut terus meningkat. Ditargetkan indeks inklusi keuangan pada tahun 2019 dapat mencapai 75 persen sebagaimana yang dicanangkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
