EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meyakini akan terdapat peningkatan investasi atau aliran modal masuk (capital inflow) ke Indonesia seiring dengan pengukuhan Indonesia sebagai investment grade oleh lembaga pemeringkat rating Fitch.
Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo menjelaskan, dengan pengukuhan oleh Fitch, saat ini sudah tiga lembaga pemeringkat yang menyatakan Indonesia masuk dalam investment grade.
"Fitch itu mengafirmasi kembali bahwa Indonesia itu layak investment grade dan outlook-nya positif," ujar Agus DW Martowarjodo di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/7).
Penilaian positif ini, kata Agus, diberikan untuk selama enam bulan ke depan. Dengan demikian, apabila selama enam bulan ke depan pemerintah dapat meneruskan reformasi struktural, maka Fitch akan dapat menaikkan lagi rating kelayakan investasi Indonesia. Hal ini tentunya akan semakin meningkatkan aliran modal masuk ke Indonesia.
Dalam kesempatan berbeda, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, meski kondisi ekonomi global dan domestik dapat berubah cepat, tetapi afirmasi Fitch ini sudah memberikan kepercayaan kepada ekonomi Indonesia dalam beberapa waktu mendatang. "Dampaknya adalah kepercayaan kepada ekonomi Indonesia, itu berarti minat orang untuk investasi juga bisa lebih baik," kata Darmin.
Di sisi lain, ia menilai aliran modal masuk (capital inflow) dinilai akan menjadi lebih baik, tetapi hal tersebut juga bergantung dengan kondisi ekonomi global. Ia berharap dengan kondisi makro ekonomi yang stabil diharapkan akan mendorong capital inflow ke Indonesia.
Sebelumnya Lembaga pemeringkat Fitch Ratings (Fitch) kembali mengafirmasi peringkat Indonesia pada level layak investasi (Investment Grade) pada 20 Juli 2017. Fitch memberikan afirmasi atas Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada level BBB-/positive outlook.
Dalam siaran persnya disebutkan, beberapa faktor kunci yang mendukung keputusan tersebut, yaitu beban utang pemerintah yang rendah, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik, dan eksposur Pemerintah yang terbatas atas risiko sektor perbankan.
