EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melaporkan perkembangan mobil listrik ke Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (30/8).
"Saya juga melaporkan peta jalan mobil listrik. Pada prinsipnya beliau menanyakan mengenai waktu-waktunya, time frame dari mobil listrik," kata Airlangga usai menghadap Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta.
Airlangga menyampaikan bahwa di dunia ini ada mazhab mobil listrik, yakni melarang total dan ada juga yang melakukan minimal kendaraan mobil listrik. "Kami bahas dengan Bapak Presiden dan beliau setuju untuk dilakukan semacam pembatasan pada waktu tertentu. Salah satu yang kita setujui adalah beliau menyetujui tahun 2025 itu 20 persen itu sudah diproduksi dari mobil berbasis electric vehicles," katanya.
Sedangkan terkait bea masuk, kata Airlangga, berdasarkan free trade agreement (FTA) sebesar 50 persen untuk kendaraan mobil listrik. Airlangga menyebutkan berdasarkan 'most favored nation (MFN) sebesar 50 persen dan pihaknya ingin menurunkan MFN tersebut lima persen jika produsen mobil listrik tersebut memiliki roadmap untuk berproduksi di dalam negeri. "Kalau tidak mempunyai komitmen membangun di dalam negeri, tentu tidak dapat fasilitas yang lima persen. Jadi ini yang akan didorong," katanya.
Airlangga mengakui jika jumlah komponen mobil listrik yang dibuat lebih sedikit dari pada komponen motor bensin, sehingga supplier itu harus menyesuaikan diri. "Suplier komponen lokal ini kita beri kesempatan untuk juga bisa sebagian hijrah untuk memproduksi komponen 'electric vehicle'," katanya.
Menperin mengatakan saat ini sudah banyak pabrikan yang ada di Indonesia sudah memamerkan purna rupanya (prototype) dan selanjutnya akan dilakukan uji coba. "Pengujian itu kan terhadap dua tipe, motor listrik itu kan ada dua, satu yang 'plug-in hybrid', jadi dia memang harus dicolokin ke listrik, ada juga yang mempunyai engine bukan hybrid, engine hanya untuk meng-charge. Jadi 'self charging electric vehicle'," kata Menperin.
Airlangga mengatakan "self charging electric vehicle" ini juga nanti ikut disiapkan di Indonesia. "Jadi ada tipe yang satu tidak perlu di plug-in. Yang satu plug-in. Dua-duanya jenisnya adalah electric vehicle," ujarnya.
Menperin mengatakan saat ini "roadmap" Kementerian Perindustrian yang sekarang mesti dikerjakan adalah untuk pengembangan teknologi baterainya, yakni "lithium-ion battery". "Lithium-ion battery, Kementerian Perindustrian melakukan 'research' mengenai itu dan ada salah satu produsen otomotif juga mempersiapkan Lithium-ion battery. Tetapi teknologi itu bisa di kembangkan dengan dua cara, Lithium-ion, dan juga menggunakan baterai yang standar sekarang. Jadi kalau seperti teknologi motor mungkin electric vehicle tapi motornya bukan menggunakan Lithium-ion, tapi baterai biasa, tapi dua biji. Ini kan teknologi yang berkembang," katanya.
Menperin mengakui sudah ada beberapa negara yang berminat mengembangkan mobil listrik di Indonesia dan pihaknya akan melihat fasilitasinya. "Ini 'open' untuk berbagai negara, Cina sudah menyatakan minat, Jepang minat, Taiwan minat, nanti kita lihat, kita fasilitasi," ujarnya.
Sedangkan untuk perkembangan produsen di dalam negeri, kata Airlangga, juga dipersilakan untuk memproduksi dan memasarkan secara luas. "Produksi dalam negeri itu juga didorong untuk bukan hanya membuat, tapi hanya memasarkan secara luas. Memasarkan secara luas kan kuncinya distribusi network harus luas. Dua, kapasitas pabrik bisa tinggi. Ketiga spare part terjamin. Keempat resale value terjamin. Kelima ada pembiayaan. Jadi itu lima unsur yang harus dimiliki industri otomotif," katanya.
Menperin mengakui saat ini ada beberapa pihak sedang memproduksi mobil listrik, seperti BPPT bekerja sama dengan ITS, akan terus didorongnya. "Kalau mahasiswa beberapa memang buat, tapi yang paling penting ini kan bisa jadi skala industri," katanya.
