EKBIS.CO, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajukan usulan target setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp 43,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018.
Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja membahas dividen BUMN bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (30/8), saat Sri Mulyani menggantikan Menteri BUMN Rini Soemarno. "Kami minta untuk RAPBN 2018 ditargetkan total dividen BUMN sebesar Rp 43,69 triliun," katanya. Usulan tersebut naik 6,6 persen dari target dividen BUMN dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 41 triliun.
Sri Mulyani merinci, total target dividen itu terdiri atas kontribusi 26 BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (Tbk) sebesar Rp 23,14 triliun, 81 BUMN non-terbuka sebesar Rp19,53 triliun, 18 BUMN yang kepemilikan saham pemerintahnya minoritas sebesar Rp 112 miliar, dan lima BUMN di Kementerian Keuangan sebesar Rp 906 miliar.
Kendati demikian, ia menjelaskan ada sejumlah BUMN yang masih bebas dari kewajiban dividen lantaran mengalami kerugian atau akumulasi kerugian. BUMN yang rugi secara operasional karena kalah persaingan dan efisiensi adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Perum Bulog, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, PT PAL, dan PT Dok Perkapalan Surabaya (Persero) Tbk. Berikutnya, PT Infofarma (Persero) Tbk, PT Balai Pustaka (Persero), PT Boma Bisma Indra (Persero), Perum PFN, dan PT Berdikari (Persero).
Ada pun BUMN yang telah lama merugi dan dalam proses restrukturisasi di antaranya PT Nindya Karya, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Survey Udara Penas (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Iglas (Persero), PT Kertas Leces (Persero), PT Djakarta Lioyd (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Varuna Tirta Prakarsya (Persero), dan PT Primissima (Persero). "Kita berharap bahwa kinerja dari BUMN-BUMN ini baik yang telah menghasilkan dividen maupun yang belum bisa menghasilkan dividen, sangat bisa terus menerus diperbaiki dan diukur, sehingga dari sisi optimalisasi keuangan negara dan terutama manfaatnya bagi ekonomi masyarakat bisa dipertanggungjawabkan," ujarnya.
