Selasa 12 Sep 2017 13:59 WIB

Indonesia Bisa Jadi Pusat Keuangan Syariah Global

Rep: Andrian Saputra/ Red: Nidia Zuraya
Keuangan Syariah (Illustrasi)
Keuangan Syariah (Illustrasi)

EKBIS.CO, SOLO -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappernas), Bambang PS Brodjonegoro mengatakan pemerintah terus berkomitmen untuk terus mendorong percepatan pertumbuhan keuangan syariah. Dia mengaku optimistis Indonesia mampu menjadi pusat keuangan syariah global.

“Indonesia menjadi negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dengan demikian seharusnya indoensia bisa menjadi pemimpin dan pusat keuangan syariah global,” kata Bambang yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) saat membuka Forum Riset Ekonomi Keuangan Syariah (FREKS) XVI di Auditorium Universitas Sebelas Maret Surakarta  (UNS) pada Selasa (12/9).

Hingga Juli 2017 tercatat, disektor perbankan syariah saja terdapat 13 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah, dan 167 bank pembiayaan rakyat syariah dengan total asset tercatat Rp 388,6 triliun. Sementara di sektor pasar modal syariah, terdapat 359 saham syariah dengan pangsa pasar 59,83 persen, selain itu terdapat 65 sukuk koperasi dengan pangsa pasar 4,3 persen dan 153 Reksa Dana Syariah dengan pangsa pasar 25,4 persen. Sedangkan aset Industri Keuangan Non Bank Syariah (IKNB) yang terdiri dari 58 asuransi syariah, 37 pembiayaan syariah dan 6 penjaminan syariah mencapai total Rp 97,81 triliun.

Untuk mendorong perkembangan keuangan syariah, kata dia, pemerintah telah membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) untuk memastikan rencana induk pengembangan keuangan syariah mencapai target, serta mensosialisasikan keuangan syariah untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha. 

“Mendorong penempatan dana-dana pemerintah untuk sebagian ditempatkan dilembaga keuangan syariah, termasuk mendorong terjadinya transaksi keuangan pemerintah seperti pembayaran gaji untuk dilakukan melalui lembaga keuangan syariah,” katanya. 

Bambang menambahkan arah kebijakan dan strategi utama pemerintah untuk mengembangkan keuangan syariah yakni dengan meningkatkan investasi untuk pengembangan SDM di bidang keuangan syariah melalui pendidikan dan pelatihan. Mendorong terjadinya inovasi di keuangan syariah termasuk pengembangan produk keuangan syariah dan inovasi layanan, peningkatan sistem teknologi informasi keuangan syariah untuk meningkatkan daya saing dan kinerja keuangan syariah.

Selain itu juga upaya untuk meningkatkan interaksi dengan dunia internasional khususnya bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan untuk mendapatkan penglaman lebih untuk mendorong daya saing industry keuangan syariah dalam negeri. 

“Bukti dukungan pemerintah terhadap industri keuangan syariah ditunjukan dengan peluncuran Materplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia 2 Agustus lalu,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement