EKBIS.CO, JAKARTA -- Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernades mengatakan, pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan ekonomi secara jangka panjang. Kestabilan ekonomi yang dijaga pemerintah terbukti mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan.
Arya menjelaskan, bidang ekonomi menjadi tantangan bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun pertama dan kedua masa pemerintahan. Karena itu, dua kali reshuffle (perombakan) kabinet yang dilakukan selama ini menyasar bidang ekonomi.
"Presiden sadar bahwa jika bidang ekonomi kemasyarakatan terganggu akan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Setelah itu, tingkat kepuasan mempengaruhi tingkat pilihan publik kepada pemerintahan," ujar Arya dalam konferensi pers ''Tiga Tahun Kinerja Pemerintahan Jokowi'' di Kantor CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).
Selain perombakan kabinet, pemerintah juga gencar menjalankan paket kebijakan ekonomi. Maka, pada 2016 atau tahun kedua pemerintahan tingkat kepuasan pada bidang ekonomi berada di angka 10 persen- 15 persen.
"Artinya, bidang Ekonomi bisa menjadi penyumbang yang cukup besar terhadap tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan. Maka kebijakan ekonomi sebaiknya menjadi perhatian utama pemerintah," katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan jika masih ada sejumlah persoalan masyarakat terkait dengan bidang ekonomi. Hal ini tercatat dari survei yang dilakukan CSIS secara nasional pada 23-30 Agustus lalu.
Adapun kesulitan masyarakat antara lain tingginya harga sembako (27,9 persen), lapangan pekerjaan yang terbatas (20 persen), tingginya angka kemiskinan (14,1 persen), mahalnya biaya pelayanan kesehatan (9,4 persen) dan ketimpangan antara orang kaya dan miskin (8,6 persen).
Namun, Arya pun mengungkapkan jika tingkat kepuasan publik pada bidang ekonomi selalu naik sejak 2015. Pada 2015, tingkat kepuasan publik dalam bidang ekonomi sekitar 30 persen, tahun berikutnya naik menjadi 46,8 persen dan tahun ini tingkat kepuasan mencapai 56,9 persen.
Selain ekonomi, masyarakat juga mengapresiasi kebijakan bidang hukum dan bidang maritim dari pemerintah. Tingkat kepuasan publik baik di bidang maritim maupun hukum sama-sama berada di atas 50 persen selama tiga tahun terakhir.
