EKBIS.CO, WASHINGTON -- Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde memuji kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang secara konsisten berani melakukan pemberantasan korupsi. "Itu adalah sesuatu yang sangat keras dan berani," kata Lagarde saat menjadi panelis dalam diskusi mengenai perkembangan ekonomi global di Washington DC, AS, Jumat (13/10).
Ikut hadir sebagai panelis dalam diskusi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire, Menteri Keuangan Kanada William Morneau, dan Profesor Havard University Gita Gopinath. Lagarde menilai Sri Mulyani telah melakukan berbagai upaya optimal untuk mengatasi persoalan pajak dan korupsi yang selama ini menjadi penghambat pelaksanaan reformasi struktural.
"Saya boleh katakan sesuatu yang Sri Mulyani tidak katakan, bahwa dia telah berjuang melawan para penggelap pajak dan koruptor," katanya.
Menanggapi pujian salah satu wanita berpengaruh di dunia tersebut, Sri Mulyani tersenyum dan mengucapkan terima kasih sembari ikut bertepuk tangan bersama peserta diskusi. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani memaparkan berbagai persoalan perekonomian global saat ini, salah satunya terkait dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selain itu, kata dia, dalam situasi ekonomi saat ini, maka hubungan perdagangan antarnegara menjadi sangat krusial dan segala bentuk proteksionisme tidak akan membuat ekonomi menjadi produktif.
Terkait kebijakan fiskal, Sri Mulyani menekankan pentingnya reformasi berkelanjutan dalam sektor perpajakan yang dapat mengatasi masalah pelayanan dasar pada sektor pendidikan dan kesehatan. Untuk itu, ia meminta semua negara berkomitmen guna mengatasi persoalan penghindaran pajak dan mendukung pelaksanaan pertukaran informasi perpajakan agar tidak ada tempat bagi pengemplang pajak.
IMF dan Bank Dunia menggelar pertemuan tahunan di Washington untuk membahas berbagai masalah ekonomi, keuangan, fiskal, perubahan iklim, hingga pemberdayaan perempuan. Pertemuan tahunan ini diikuti ratusan menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari seluruh dunia, termasuk Indonesia.
