EKBIS.CO, BEKASI -- BPRS Artha Madani mengubah strategi bisnis dengan menyasar segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam beberapa tahun ke depan, porsi pembiayaan UMKM ditargetkan mencapai 80 persen.
Direktur Utama BPRS Artha Madani Cahyo Kartiko mengatakan, portofolio pembiayaan UMKM per Oktober 2017 sebesar 40 persen dari total pembiayaan Rp 140 miliar. "UMKM jadi prioritas kami ke depan karena potensinya masih sangat besar," kata Cahyo seusai penandatanganan kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, di kantor BPRS Artha Madani, Rabu (22/11).
Cahyo menceritakan, perubahan strategi bisnis diputuskan pertengahan 2017. Tadinya, perusahaan lebih mendahulukan pembiayaan bagi nasabah yang memiliki pendapatan tetap seperti karyawan dan pegawai negeri sipil (PNS).
Namun setelah melakukan evaluasi dan riset pasar, masih banyak pelaku UMKM di Bekasi yang belum mendapatkan akses permodalan dari perbankan. "Ini jadi peluang bagi kami untuk tumbuh berkelanjutan," katanya.
Pembiayaan UMKM juga jadi bentuk dukungan BPRS Artha Madani untuk menumbuhkan perekonomian lokal. Cahyo mengatakan, pembiayaan UMKM bersifat produktif sehingga bisa menimbulkan efek berganda terhadap sektor lainnya.
"Selain itu, sampai saat ini tidak ada bank yang bbenar-benar mendominasi segmen UMKM. Kalau segmen konsumer seperti karyawan dan PNS sudah banyak yang mengambil," ujar dia.
Seiring perubahan strategi bisnis ke UMKM, BPRS Artha Madani meningkatkan mitigasi risiko untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dengan menggandeng KPKNL Bekasi. Nantinya, nasabah-nasabah yang memiliki pembiayaan bermasalah dan tidak kooperatif, agunannya bakal dilelang melalui KPKNL Bekasi.
"Proses lelang ini merupakan hal baru bagi kami. Biasanya kami memproses secara internal dengan eksekusi yakni penyerahan jaminan langsung oleh nasabah kepada bank. Dengan kerja sama ini, kami memiliki jalan keluar dal hal pelaksanaan bisnis pembiayaan," ujarnya.
Kepala KPKNL Bekasi Partolo mengapresiasi langkah BPRS Artha Madani yang menyiapkan opsi lelang agunan melalui KPKNL. Menurutnya, langkah ini dapat membantu pemerintah dalam menambah penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
"Saat ini, PNBP juga sangat diandalkan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot," katanya.
