EKBIS.CO, JAKARTA -- Program BBM satu harga yang tersebar di 150 titik di seluruh Indonesia memaksa Pertamina merogoh kocek hingga Rp 3 triliun setiap tahunnya. Menurut Direktur Utama PT. Pertamina (Persero), Elia Massa Manik uang tersebut dikeluarkan pertamina untuk ongkos operasional, produksi serta distribusi agar program BBM satu harga bisa terealisasi.

Elia menjelaskan, angka Rp 3 triliun per tahun ini sudah pernah ia sampaikan baik ke Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM dan Kementerian BUMN. Namun, hingga saat ini dari pihak pemerintah belum ada pembicaraan mengenai apakah angka tersebut akan dikompensasikan kepada pertamina.

"BBM satu harga, kita sudah menghitung, ini biayanya akan mencapai 3 triliun pada 150 titik ini beroperasi, meski bertahap. Nah, jadi kalau udah 150 titik, 3 triliun per tahun, rutin," ujar Elia di Gedung DPR RI, Senin (4/12).

Elia menjelaskan untuk tahun pertama realisasi BBM satu harga kali ini, Pertamina setidaknya sudah mengeluarkan sebesar Rp 280 miliar untuk mengakomodir 54 titik yang akan beroperasi di tahun ini. Namun, angka ini tidak akan berhenti, karena realisasi BBM satu harga dilakukan secara bertahap, maka tahun depan, saat realisasi BBM satu harga ada di 104 titik maka Pertamina akan mengeluarkan uang operasional sebesar Rp 1,3 triliun per tahunnya.

"Lalu di tahun 2019 itu, karena berharap, per tahun bisa sampai 2 triliun. 3 Tahun kedepan, nilainya ini mencapai 3,8 triliun. Untuk 150 titik. Tiap tahunnya rutin, 3 triliiun triliun," ujar Elia.

Elia tak menampik jika sebagai BUMN, hal ini merupakan tanggung jawab Pertamina. Akses kebutuhan masyarakat atas BBM yang murah memang menjadi cita-cita bersama. Namun, Elia berfikir, bahwa ongkos ongkos produksi ini perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang juga berpihak kepada Pertamina. Hal ini, untuk bisa membuat Pertamina lebih besar dan lebih baik kedepannya.

Elia menjelaskan dibandingkan perusahaan minyak milik tetangga seperti Pertronas, Pertamina tentu tertinggal. Ia mengatakan, ke depan Pertamina ingin menjadi lebih baik. Pengembangan dan akselerasi infrastruktur perlu ditingkatkan, dan perlu mendapatkan support modal dari pemerintah.