EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejak digulirkannya program satu juta rumah oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera), target satu juta rumah belum pernah tercapai. Pada 2015, hanya terbangun 699.770 unit, 805.169 unit pada 2016 dan 751.973 pada tahun ini per 27 November.

Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid mengatakan, capaian total hingga akhir tahun ini pun diperkirakan hanya sebesar 850 ribu unit. Menurutnya, bukan hanya tanah yang menjadi kendala pihaknya dalam menyediakan rumah, tapi juga regulasi yang tidak berjalan baik.

"Kalau regulasi berjalan mulus bisa melebihi satu juta rumah," katanya dalam media briefing di Gedung Kemenpupera, Selasa (5/12).

Regulasi ini sebenarnya terus dilakukan perbaikan oleh pihaknya guna memudahkan semua pihak dalam mewujudkan satu juta rumah. Salah satunya percepatan perizinan meski pada praktiknya belum semua daerah bisa melakukan ini.

Namun ia optimistis jika pengawasan dan regulasi dijalankan dengan baik maka pada 2018 target satu juta rumah untuk kali pertamanya terwujud. "Saya yakin tahun depan," katanya.

Hal ini dibantu dengan adanya bantuan pinjaman dari Bank Dunia sebesar 425 juta dolar AS untuk percepatan target.

Pengembangan di perbatasan juga saat ini cukup menarik banyak pengembang. Pada 2017, lokasi pembangunan rumah banyak dilakukan di wilayah timur sebesar 54 persen. Namun untuk 2018, pembangunan rumah banyak dilakukan di wilayah Barat sebanyak 51,7 persen.

Pembangunan banyak dilakukan di wilayah barat karena pembangunan 2018 ini akan didominasi oleh rumah susun. "Karena di Timur belum terbiasa dengan rumah susun," ujar dia.

Direktur Rumah Swadaya Ditjen Penyediaan Perumahan Johny Fajar Sofyan Subrata mengatakan, tahun 2018 ada alokasi cukup besar untuk perumahan swadaya. Pembangunan perumahan ini akan fokus dilakukan di kawasan wisata.

Pada tahun ini pihaknya fokus melakukan pembangunan rumah swadaya di lima kawasan. Namun pada 2018 akan ada 10+2 kawasan yang menjadi fokus pembangunan perumahan swadaya.

10 lokasi tersebut merupakan KSPN yakni kawasan Danau Toba, Kawasan Borobudur, Kawasan Gunung Bromo, Mandalika, Kawasan Labuan Bajo, Kawasan Morotai, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung, Kawasan Tanjung Kelayang dan Kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Sementara dua lokasi lainnya sesuai perintah presiden adalah Kawasan Mande dan Kawasan Tana Toraja. "Jadi kawasan-kawasan ini bisa terdiri dari beberapa kabupaten," ujar dia.