EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah mencatat,realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp 91,3 triliun sampai dengan 30 November 2017. Artinya, dari target Rp 106,6 triliun pada 2017, berhasil tersalur sebesar 85,6 persen.

Sementara kredit yang disalurkan melalui KUR memiliki tingkat kredit macet atau non performing loan (NPL) sebesar 0,21 persen. "Kinerja ini menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemerataan akses pembiayaan untuk usaha mikro," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat koordinasi (rakor) Evaluasi KUR 2017 dan Rencana KUR 2018, di Jakarta, Jumat (8/12).

Dari total sekitar 4 juta debitur, penyaluran KUR masih didominasi oleh skema KUR Mikro sebesar 70,4 persen, diikuti oleh skema KUR Ritel sebesar 29,3 persen, dan KUR Penempatan TKI sebesar 0,3 persen.

Pemerintah berupaya mendorong penyaluran KUR untuk sektor produksi, yang meliputi pertanian, perikanan, industri, konstruksi, dan jasa. Dalam realisasinya, untuk sektor produksi termasuk sektor jasa mengalami kenaikan dari 33 persen pada Desember 2016 menjadi 44 persen pada November 2017.

Sedangkan sektor produksi tanpa sektor jasa naik dari 22 persen pada Desember 2016 menjadi 31,5 persen pada November 2017.

Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi di Pulau Jawa dengan porsi penyaluran sebesar 55,8 persen atau sebesar Rp 50,9 trilun, diikuti oleh Sumatra sebesar 19 persen atau sebesar Rp 17,32 triliun, Sulawesi sebesar 10,2 persen atau sebesar Rp 9,3 triliun. Kemudian, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 6,7 persen atau sebesar Rp 6,1 triliun, Kalimantan sebesar 6,2 persen atau sebesar Rp 5,6 triliun, serta Maluku dan Papua sebesar 2,1 persen atau sebesar Rp 1,9 triliun.

Perkembangan kinerja KUR per penyalur juga menunjukkan tren capaian yang positif. Pencapaian penyaluran KUR tertinggi diraih oleh BRI sebesar 96,2 persen dari target, Bank Mandiri 93,1 persen, dan BNI 65,6 persen. Sedangkan untuk kinerja penyaluran Bank Umum Swasta 24,9 persen dan BPD sebesar 31 persen.