EKBIS.CO, PALEMBANG -- PT Bank Tabungan Negara,Tbk (BTN) membidik kalangan pekerja sektor informal untuk merealisasikan target kredit pemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Departemen Bisnis dan Penjualan KPR Bersubsidi Budi Permana mengatakan, perusahaan saat ini sudah melakukan pendekatan dengan sejumlah asosiasi pedagang-pedagang kecil untuk merealisasikan program pemerintah rumah bersubsidi ini.
"BTN memiliki alokasi hingga 60 persen dari total kredit untuk rumah subsidi. Sejauh ini penyerapan perlu didorong karena sebagian besar peminat merupakan pekerja informal," kata dia di Palembang, Senin (11/12).
Ia mengatakan belum lama ini, BTN melakukan pembicaraan dengan asosiasi pedagang mie dan bakso, asosiasi pencukur rambut dan asosiasi Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Melalui kerja sama ini diharapkan BTN sebagai pihak penjamin kredit dapat memastikan kelayakan dari nasabah KPR rumah bersubsidi. Dalam program ini, pemerintah memberikan bantuan berupa uang muka satu persen dari harga rumah, suku bunga yang ditetapkan lima persen dan berlaku tetap (flat) selama 20 tahun
Menurutnya, pemberian KPR ke kalangan pekerja informal ini sangat mungkin dilakukan karena BTN sendiri menerapkannya dengan mitra Go-Jek. Dalam program yang diperuntukkan bagi 4.500 mitra Go-Jek tersebut, para pengojek daring diwajibkan menabung Rp 48 ribu per hari selama sembilan bulan untuk uang muka dan Rp 42 ribu per hari selama masa kredit 20 tahun. Pembayaran melalui sistem Go-Pay.
"Untuk model yang dilakukan Go-Jek ini sudah aman bagi kami, sementara untuk pekerja informal lainnya masih perlu dikaji lagi. Itulah ada pembicaraan terlebih dahulu dengan asosiasinya, target kami tahun 2018 sudah ada keputusan," ujar dia.
Sebanyak 11,3 juta kepala keluarga diketahui belum memiliki rumah. Program pemerintah satu juta rumah yang diluncurkan pemerintah sejak 2014 diharapkan dapat mendorong kepemilikan rumah bagi kalangan MBR ini.
BTN pada 2017 telah melepas KPR bagi MBR sebanyak 185 ribu unit pada 2017. Sementara itu, pada tahun 2018 akan ada kenaikan target sebesar 5,0 persen.
