EKBIS.CO, BOGOR -- Pemerintah tengah menyiapkan revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 28 tahun 2016 untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan. Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Boediarso mengaku, revisi PMK yang mengatur penggunaan, pemantauan, dan evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) akan diundangkan sebelum pergantian tahun.
"Target kami revisi rampung Desember ini. Saat ini sedang digodog, difinalisasi," ujar Boediarso dalam pelatihan wartawan Kemenkeu di Bogor, Selasa (12/12).
Dalam aturan baru tersebut, 50 persen DBH CHT akan digunakan untuk kegiatan di bidang kesehatan pada program pembinaan lingkungan sosial. Hal itu untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui sisi penyediaan atau supply side.
Boediarso menjelaskan, kegiatan tersebut berupa upaya promotif atau preventif maupun kuratif atau rehabilitatif. Selain itu, DBH CHT digunakan untuk penyediaan hingga pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan dengan prioritas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian, pelatihan tenaga medis maupun non medis dan pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah atau bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja.
Boediarso mengatakan, total penerimaan DBH CHT pada 2018 diperkirakan sebesar Rp 2 triliun. Dengan dana itu, separuhnya dapat dialokasikan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional. "Jadi kurang lebih sebesar Rp 1 triliun bisa untuk mendukung supply side," kata Boediarso.
Sementara, separuh DBH CHT sisanya akan digunakan untuk mendanai program yang diatur dalam UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai. Hal itu yakni untuk peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Selain itu, dana tersebut digunakan untuk mendetailkan dan memperluas penggunaan kegiatan pembinaan lingkungan sosial untuk meminimalkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) DBH CHT. Hal itu dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, pasar, sanitasi, dan air bersih.
"Nantinya Menteri Keuangan dan Gubernur secara bersama-sama akan melakukan monitoring dan evaluasi," ujar Boediarso.
