"Pencanangan ini kami adakan agar proses pembangunan zona integritas dilakukan secara terbuka, serta dikawal semua pihak," kata Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Ngurah Rai, Himawan Indarjono dijumpai Republika.co.id, Rabu (13/12).

 

Himawan berharap masyarakat dapat ikut serta memantau, mengawal, mengawasi, dan berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik. Acara pencanangan ini dihadiri perwakilan instansi-instansi terkait dan awak media.

 

Pencanangan zona integritas merupakan deklarasi atau pernyataan pimpinan suatu unit kerja Kementerian Keuangan. Setelah pencanangan, kata Himawan seluruh individu di KPPBC Ngurah Rai akan melakukan usaha terbaik mewujudkan Ngurah Rai sebagai zona integritas.

 

Selanjutnya Ngurah Rai menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang menjalankan tugas serta fungsi unit kerja maksimal. Sehari sebelumnya, 12 Desember 2017, dua Kantor Bea Cukai Bogor dan Cilacap berhasil memperoleh prediket WBK dan menambah daftar unit vertikal Kementerian Keuangan yang berhasil meraih prediket tersebut.