EKBIS.CO, JAKARTA -- Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla menyebut pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun tidak akan mencapai target sebesar 5,2 persen. Ada beberpa faktor yang menjadi penyebab, antara lain rendahnya kredit perbankan dan belum adanya multiplier effect dari pembangunan infrastruktur.
Jusuf Kalla mengatakan, dalam kurun waktu dua tahun belakangan ini, pemerintah fokus untuk pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat memberikan multiplier effect terhadap pembangunan ekonomi. Namun, efek pembangunan infrastruktur ini tidak besar.
"Antara lain penyebabnya adalah karena fokus satu hingga dua tahun ini banyak ke infrastruktur, nah infrakstruktur ini jangka panjang efeknya. Diharapkan ada muliplier effect setelah pembangunan, tapi tidak besar," ujar Jusuf Kalla ketika ditemui di kantornya, Rabu (27/12).
Selain itu, menurut Jusuf Kalla, pertumbuhan kredit perbankan masih single digit. Padahal, pemerintah mengharapkan investasi swasta bisa tumbuh lebih besar. Adapun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat hingga November 2017 pertumbuhan kredit perbankan sebesar 7,47 persen year on year. Oleh karena itu, pemerintah mengharapkan pertumbuhan kredit pada 2018 mendatang bisa mencapai diatas 10 persen. "Jadi itu antara lain, mengapa pertumbuhan kita tidak bisa mencapai seperti apa yang diharapkan," kata Jusuf Kalla.
Jusuf Kalla mengatakan, faktor lain yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat yakni adanya perubahan pola kebiasaan di masyarakat dari konsumsi untuk belanja beralih ke pengeluaran untuk wisata. Hal ini ditandai dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi tempat wisata ketika libur hari besar.
"Ada perubahan kebiasaan di masyarakat dari konsumsi ke leisure, kita lihat habis lebaran dan natal itu akan penuh orang dimana-mana, tapi tingkat konsumsinya tidak meningkat seperti biasa," ujar Jusuf Kalla.
Sebelumnya, wakil presiden menggelar breakfast meeting tentang pertumbuhan ekonomi di kediaman dinasnya di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.
