Khalawi menjelaskan, pembangunan hunian yang termasuk dalam Program Satu Juta Rumah diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekitar 70 persen dan sisanya sekitar 30 persen untuk non MBR. Total hunian yang dibangun untuk MBR sekitar 679.770 unit dan sebanyak 224.988 unit untuk non MBR.

 

Program Satu Juta Rumah, kata Khalawi, merupakan salah satu proyek strategis nasional dan dilatarbelakangi tingginya backlog perumahan sekitar 11,6 juta. Melalui program tersebut maka Presiden Joko Widodo pun mencanangkan pelaksanaan Program Satu Juta Rumah pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah dan mendukungnya dengan keluarnya Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Startegis Nasional.

 

Tercatat Kementerian PUPR berhasil merealisasikan pembangunan Rusunawa sebanyak 13.251 unit, Rumah Khusus (Rusus) 5.047 unit, rumah swadaya 110.019 unit, dan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang perumahan sebanyak 57.151 unit.

"Total hunian yang dibangun oleh Kementerian PUPR sebanyak 185.468 unit," kata dia.

Selain itu, Kementerian/ lembaga pemerintah juga ikut berkontribusi dengan membangun 1.566 unit. Pemerintah daerah juga membangun Rusunawa sebanyak 11.629 unit, serta Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa pembangunan rumah baru 22.881 unit serta peningkatan kualitas rumah 113.670 unit.

Pemerintah juga mengapresiasi dukungan dari pengembang yang berdasarkan data yang ada berhasil membangun 306.465 unit, CSR perusahaan 118 unit dan pembangunan rumah oleh masyarakat sebanyak 37.973 unit.

Sedangkan pembangunan rumah untuk non MBR tercatat sebanyak 224.988 unit yang berasal dari pembangunan rumah yang dilakukan oleh pengembang sebanyak 167.462 unit dan masyarakat sendiri 57.526 unit.