EKBIS.CO, CIREBON -- Perum Bulog resmi membuka lelang impor untuk beras. Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan, lelang tersebut hanya boleh diikuti oleh anggota asosiasi dari negara-negara produsen yang dituju, yakni Thailand, Vietnam, India, Pakistan, dan Myanmar.
"Proses (lelang) sejak tadi malam (15/1) sudah dibuka di website kami. Siapapun boleh mendaftar sepanjang memenuhi persyaratan tender," ujarnya, pada wartawan di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).
Pemerintah telah menunjuk Perum Bulog untuk melakukan impor beras umum sebanyak 500 ribu ton. Bulog diberi waktu untuk mendatangkan komoditi pangan utama tersebut sampai akhir Februari 2018.
Djarot menjelaskan, karena waktu yang diberikan pemerintah cukup singkat, maka impor kali ini dilakukan dengan skema business to business (B to B), bukan government to government (G to G). Sebab, skema B to B prosesnya lebih cepat dibanding G to G.
Bulog akan segera menutup lelang pada Rabu (17/1). Selanjutnya, perusahaan pelat merah tersebut akan melakukan seleksi terhadap perusahaan-perusahaan yang mendaftar. Kemudian, barulah Bulog dapat melakukan negosiasi harga. Menurut Djarot, proses negosiasi biasanya berlangsung selama 1-2 hari. Jika nilai transaksi sudah disetujui, barulah kedua pihak dapat meneken kontrak.
Ia menjelaskan, produsen dari negara asal biasanya butuh waktu 20 hari untuk menyiapkan pesanan beras yang diminta sejak kontrak disetujui. Kemudian, komiditas tersebut akan dikirim menggunakan kapal pengangkut yang membutuhkan waktu hingga tujuh hari untuk sampai di Indonesia. Djarot memperkirakan, semua proses impor itu akan memakan waktu sekitar satu bulan hingga akhirnya beras sampai di Tanah Air.
Direktur Komersil Bulog Tri Wahyudi menambahkan, rencananya beras impor akan masuk melalui tiga pelabuhan di daerah nonprodusen, yakni Jakarta, Batam dan Medan. "Ini supaya secara psikologis tidak mengganggu petani," kata dia.
Tri juga memastikan, kedatangan 500 ribu ton beras impor itu tidak akan menganggu kegiatan Bulog dalam menyerap gabah dan beras yang dihasilkan petani lokal. Sebab, beras tersebut dibeli untuk memperkuat stok cadangan beras pemerintah, bukan untuk disebar ke pasar.
