EKBIS.CO, BANDAR LAMPUNG -- Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) memprotes kebijakan pemerintah yang telah mengimpor beras, setelah terjadinya kenaikan harga beras belakangan ini. Menurut HKTI, impor beras tidak terjadi bila sistem pertanian dan tata niaga beras dibenahi.
''Sudah puluhan tahun merdeka, tapi kita masih impor beras terus. Jelas ada yang salah,'' kata Wakil Ketua Umum HKTI Erwin Lumban Tobing di sela-sela pelantikan pengurus HKTI Lampung di Bandar Lampung, Rabu (14/2).
Menurut dia, Indonesia memiliki lahan pertanian yang sangat luas, sudah seharusnya Indonesia menjadi swasembada pangan, dan tidak perlu impor beras lagi. Impor beras yang dilakukan secara terus menerus, jelas dapat merugikan petani Indonesia sendiri. Jangan sampai impor beras sekarang merugikan petani, ujarnya.
Ia mengatakan ada yang salah dalam mengurus sistem pertanian dan tata niaga beras. Kementrian Pertanian telah mengumumkan ekspor beras, namun di sisi lain Kementrian Perdagangan mengeluarkan kebijakan mengimpor beras dengan alasan harga beras yang tinggi dan stok beras menipis. Para menteri harus duduk bersama saling bersinergi, tambahnya.
Impor beras yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, ia mengatakan harus tepat sasaran agar tidak merugikan petani. Ke depan, pemerintah harus memperbaiki sistem pertanian nusantara, dan tata niaga perberasan, agar Indonesia dapat mewujudkan swasembada beras atau pangan.
Ketua HKTI Lampung yang baru dilantik Bachtiar Basri mengatakan, persoalan impor beras adalah kebijakan pemerintah pusat. Impor beras salah satunya untuk menjaga stok beras dan menekan harga beras.
Menurut dia, menjaga stok beras tersebut untuk memberikan cadangan beras ketika terjadi bencana alam, atau keadaan yang tidak menentu. Pemerintah jelas tidak mau mengambil risiko bila kondisi tersebut terjadi sementara stok tidak ada.
