Selasa 13 Mar 2018 21:00 WIB

Pengajuan Plafon KUR Mencapai Rp 106 Triliun

Pemerintah meningkatkan plafon KUR hingga Rp 120 triliun di 2018

Rep: melisa riska putri/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)
Foto: republika/mardiyah
Penyaluran kredit usaha rakyat (KUR)

EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintah baru menerima Rp 106,6 triliun pengajuan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR). Padahal pemerintah mengalokasikan Rp 120 triliun untuk KUR tahun ini.

"Karena belum semua," kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Perekonomian Iskandar Simorangkir, Selasa (13/3).

Ia menjelaskan, tahun ini pemerintah meningkatkan plafon KUR dari Rp 110 triliun tahun lalu menjadi Rp 120 triliun tahun ini. Realisasi KUR tahun lalu sendiri hanya mencapai Rp 96,7 triliun.

Guna meningkatkan penyaluran KUR kepada masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan progresif dengan menurunkan suku bunga KUR dari 9 persen menjadi 7 persen. Sebenarnya, suku bunga yang diberikan adalah mengikuti pasarharga pasar yakni 17,5 persen. Namun selisih suku bunga yang ada dibayarkan pemerintah kepada bank. Itu artinya ada 10,5 persen subsidi yang dianggarkan ke APBN

"Sekarang untuk KUR mikro subsidi bunganya yang diserahkan pemerintah kepada bank itu 10,5 persen. Kalau untuk yang KUR kecil itu subsidi bunganya kita berikan 5,5 persen," kata dia. Sementara untukKUR TKI, pemerintah memberi subsidi bunga kepada bank mencapai 14,5 persen.

Ada perbedaan penerimaan KUR untuk mikro maupun kecil. Ia menjelaskan, KUR mikro maksimal bisa menerima Rp 25 juta sementara KUR kecil di atas Rp 25 juta hingga Rp 500 juta. Namun, untuk KUR mikro pembiayaankuliner, pihaknya membatasi hingga Rp 100 juta secara akumulasi.

"Berarti kalau Rp 100 juta dia hanya boleh memperpanjang tiga kali jika ambil Rp 25 juta. Sedangkan KUR kecil itu Rp 500 juta kita berikan," ujar dia.

Pembatasan juga dilakukan untuk KUR perdagangan. Untuk perdagangan, ia menambahkan, dibatasi akumulasinya sampai dengan Rp 100 juta. Alasannya, pada sektor perdagangan tidak memunculkan produk baru sehingga tidak ada perkembangan dan berpotensi inflasi. Sebaliknya, sektor produksi seperti pertanian, industri, perikanan maupun jasa-jasa produktif tidak diberi batasan lantaran menghasilkan produk baru.

Berkaca dari serapan KUR tahun lalu dibanding saat ini, diakui Iskandar sudah lebih baik. Contohnya BNI yang hingga Februari ini sudah menyalurkan lebih dari Rp 2 triliun. Padahal tahun lalu menjadi perbankan BUMN terburuk karena hanya bisa mencapai penyerapan KUR sekitar 80 persen. Ia menambahkan, realisasi pembiayaan KUR BRI tahun lalu hampir 100 persen bahkan 102 persen untuk Bank Mandiri.

"Secara total juga lebih bagus, kemudian NPL nya juga relatif rendah. Bahkan lebih rendah sedikit dibanding tahun lalu sampai posisi bulan Februari," ujar dia.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement