Selasa 27 Mar 2018 20:52 WIB

Jokowi Minta Ada Patokan Tarif Bagi Pengemudi Ojek Daring

Jokowi akan panggil aplikator-aplikator untuk penentuan tarif bawah ojek daring

Red: Bilal Ramadhan
 Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3).
Foto: Republika/Wihdan
Ratusan pengemudi ojek online (Ojol) melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (27/3).

EKBIS.CO, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo meminta ada patokan harga bagi para pengemudi ojek online (ojol) sebagai solusi dari perang tarif yang dikeluhkan para pengemudi. Pada hari Selasa, Presiden bersama dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perhubungan Budi Karya sumadi dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menemui lima perwakilan pengemudi ojol yang melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka sejak Selasa siang.

"Tapi menurut saya, memang harus ada patokan harga bawah, harga atas. Mungkin ke situ, tapi belum. Besok akan diputuskan setelah pertemuan dilakukan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Selasa (27/3).

Ribuan pengemudi "ojek online" yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) berunjuk rasa dan memarkir kendarana mereka sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat sehingga kendaraan lain tidak bisa melintas. Mereka meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang mendorong rasionalisasi tarif "ojek online".

"Mereka menyampaikan kesulitan mengenai tarif, perang tarif antar aplikator sehingga tadi saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, Menkominfo (Menteri Komunikasi dan Informatika) untuk besok mengumpulkan aplikator-aplikator, diundang plus termasuk 'driver-drivernya' diajak bicara. Intinya dicari jalan tengah agar tidak merugikan," tegas Presiden.

Namun Presiden belum menetapkan solusi untuk jalan tengah perang tarif tersebut. "Besok-besok dibicarakan dulu," ungkap Presiden.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa mediasi akan dilakukan pada Rabu pukul 16.00 WIB. "Yang dikeluhkan tarifnya kemurahan, sekarang itu Rp 1.600 per kilometer jadi enam kilometer itu baru dapat Rp 10.000 jadi mereka merasa kurang, usulnya jadi Rp 2.500 per kilometer," kata Budi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement