EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sejumlah perusahaan negara mendukung berkomitmen mewujudkan kesejahteraan petani lewat program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian. Sejak diresmikan awal Juni 2018, program tersebut diimplementasikan di sembilan kabupaten Jawa Barat yaitu Kabupaten Indramayu, Karawang, Purwakarta, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Garut, Ciamis, dan Tasikmalaya.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengungkapkan ada beberapa keuntungan yang dapat dirasakan petani dengan adanya program tersebut. "Program kewirausahaan dan digitalisasi pertanian ini dapat meningkatkan posisi para petani," kata Wahyu di Kementerian BUMN, Senin (9/7).
Dia menjelaskan, keberadaan posisi petani sebelumnya hanya sebagai penggarap lahan dan tidak memiliki akses pasar. Begitu juga petani juga tidak bisa melakukan pengendalian pada harga produksi yang sudah dihasilkan.
Dengan adanya program tersebut, lanjut Wahyu, petani menjadi pemilik bersama atas entitas bisnis. "Sekaligus juga model bisnis ini yang memberikan keuntungan maksimal bagi para petani," jelas Wahyu.
Wahyu menambahkan, sejauh ini, tahap-tahap awal yang menjadi kunci program kewirausahaan pertanian telah diwujudkan dalam bentuk piloting. "Ini berupa entitas-entitas bisnis PT Mitra Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Bersama (MBB) berbasis kerjasama komunitas di sebelas kecamatan dalam sembilan kabupaten,” jelas Wahyu.
Sejak program tersebut diresmikan Presiden Joko Widodo di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, tercatat lebih dari 7.000 petani di wilayah tersebut dilibatkan. Wahyu memastikan, untuk memungkinkan penyerapan beras petani dengan harga yang baik, MBB Sliyeg membangun Sentra Pengolahan Beras Terpadu (SPBT) di desa Majasari.
"Pengolahan beras terpadu ini lengkap dengan mesin pengering berkapasitas 30 ton per siklus, mesin penggiling berkapasitas tiga ton gabah per jam, dan mesin pengemasan berkapasitas empat ton beras per jam," ungkap Wahyu.
