EKBIS.CO, TANGERANG -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa divestasi saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah melalui PT Inalum yang merupakan perusahaan BUMN telah final. Informasi ini didapat Jokowi dari laporan sejumlah menteri yang menghadapnya.
Dengan rampungnya akusisi ini maka pemerintah yang sebelumnya hanya memiliki saham sekitar 9,36 persen akan menjadi pemiliki mayoritas dengan saham mencapai 51 persen. Jokowi menjelaskan, Freeport Indonesia telah mengelola tambang emas terbesar di Indonesia ini lebih dari 50 tahun lalu.
Pemerintah dalam 3,5 tahun terakhir terus berupaya melakukan akuisisi saham Freeport Indonesia meski jalan yang ditempuh sangat alot. "Jangan dipikir mudah. Ini (komunikasi) dilakukan dengan begitu intens sekali dalam 1,5 tahun. Tapi memang kita 'kerjain diem-diem' karena ini menyangkut negosiasi yang tidak mudah," ujar Jokowi dalam acara Hari Koperasi Nasional ke-71 di Internasional Convention Exibition (ICE), Kamis (12/7).
Sepak Terjang Freeport di Indonesia
Untuk nilai teknisnya, Jokowi menyebut bahwa Menteri BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri ESDM sudah melakukan valuasi atas saham dalam jangka waktu panjang. Tapi apapun yang dihasilkan dan angka yang harus dikeluarkan pemerintah, menurut Jokowi, akusisi saham Freeport Indonesia ini merupakan lompatan besar yang diharapkan akan berdampak terhadap meningkatnya pendapatan negara, baik dari pajak, keuntungan, deviden, retribusi, dan nilai tambah komoditas tambang yang bisa dinikmati masyarakat Indonesia.
Namun yang paling penting, lanjut Jokowi, pengambilalihan saham Freeport Indonesia ini kesepakatannya telah rampung. "Ini menjadi hal yang membanggakan," ungkap Jokowi.
Rencananya pada sore nanti, akan dilakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA) antara PT Freeport Indonesia dengan PT Inalum. Penandatanganan HoA divestasi saham ini akan dilakukan di kantor Kemneterian Keuangan.
Selain Freeport Indonesia, Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah saat ini telah memiliki lapangan migas Blok Mahakam 100 persen. Blok Mahakam diserahkan ke PT Pertamina (Persero) yang nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak lain dalam pengerjaannya.
