EKBIS.CO, BANJARMASIN -- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan tidak ada proyek transportasi yang ditunda pengerjaannya. Meskipun pemerintah tengah menyisir proyek infrastruktur yang tingkat komponen dalam negeri (TKDN) nya rendah, namun Budi memastikan pembangunan di bawah Kemenhub tidak ada yang terdampak.

"Sejauh ini nggak ada (proyek transportasi yang ditunda). Di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak ada yang ditunda," kata Budi di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kamis (6/9).

Dia memahami saat ini pemerintah memang berupaya menekan impor untuk mengatasi pelemahan rupiah terhadap dolar AS sehingga akan menunda proyek-proyek infrastruktur yang TKDN nya rendah. Hanya saja, Budi menegaskan hal itu sama sekali tidak berdampak pada proyek yang ada di bawah Kemenhub.

Budi menjalaskan beberapa pembangunan yang saat ini tengah dikerjakan Kemenhub merupakan proyek yang produktif. "Ini kan ada seperti Pelabuhan Patimban, itu kan produktif. Sampai sejauh ini kami melihat kemampuan dan kebutuhan kita masih tetap konsisten," jelas Budi.

Begitu juga dengan proyek light rail transit (LRT) Jabodebek yang saat ini masih terus dikerjakan. Menurut Budi, LRT Jabodebek juga menjadi suatu kebutuhan bukan sekedar pengeluaran saja namun memang dibangun untuk membuat angkutan massal lebih baik.

Budi menambahkan, minimal TKDN dalam suatu proyek infrastruktur berbeda-beda. "Itu tergantung. Seperti kalau LRT Palembang itu tinggi sekali di atas 92 persen TKDN nya karena lebih banyak di struktur. Jadi kita melihatnya jenis dari barang yang selama ini kita pakai," tutur Budi.

Dia mencontohkan seperti sarana atau rolling stock pembangunan kereta api dulunya TKDN hanya 30 persen namun saat ini sudah 40 persen. Budi menargetkan untuk selanjutnya pengadaan rolling stock kereta api bisa menjadi 50 sampai 60 persen TKDN nya.

"Ini kalau kita mau tingkatkan TKDN nya dengan cara beberapa bagian komponen dibangun di dalam negeri. Untuk oembuatan suku cadang akan mencapai skala ekonomi kalau jumlah (TKDN) nya tertentu atau tercapai," jelas Budi.

Sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian temgah  menyusun daftar penundaan pengerjaan sejumlah proyek infrastruktur. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi impor barang yang diperlukan dalam pembangunan proyek tersebut.

"Ada (proyek infrastruktur yang ditunda). Tapi, kami belum umumkan. Mungkin dua hari lagi baru kami umumkan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kompleks Parlemen, Jakarta pada Rabu (5/9).

Darmin menjelaskan, beberapa proyek infrastruktur yang sedang dalam tahap kajian untuk ditunda terkait dengan pembangkit listrik, jalan, dan pelabuhan. Hanya saja, proyek-proyek tersebut ditunda jika belum memasuki tahap pemenuhan pembiayaan atau financial closing.