EKBIS.CO, JAKARTA -- Pertemuan tahunan International Monetary Fund-World Bank Group 2018 yang berlangsung pekan depan di Nusa Dua, Bali, diharapkan dapat membantu Indonesia membangun kembali perekonomian daerah-daerah yang terdampak gempa dan tsunami. Pembahasan mengenai pemulihan ekonomi daerah di Lombok dan Sulawesi Tengah pasca bencana alam akan disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator industri jasa keuangan.
"OJK nanti akan banyak terlibat berbagai diskusi. Salah satunya melihat sejauh mana kemungkinan asuransi kerugian. Ini penting untuk pemulihan sesuatu yang diakibatkan bencana," jelas Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik OJK, Anto Prabowo kepada Republika.co.id, Ahad (7/10).
Sebagai negara yang berada di Cincin Api Pasifik dan kerap kali mengalami bencana alam, Indonesia harus dapat mengantisipasi runtuhnya ekonomi akibat bencana. Untuk itu, asuransi menjadi salah satu bagian yang harus dikedepankan.
Acara tahunan ekonomi terbesar dunia ini diyakini dapat memberikan berbagai manfaat bagi Indonesia. Untuk itu, Ketua OJK Wimboh Santoso yang pada 2013-2015 lalu menjabat sebagai Direktur Eksekutif IMF, sangat mendorong agar kegiatan ini diadakan di Indonesia.
Ada beberapa keuntungan yang didapat Indonesia dengan mengadakan pertemuan tahunan IMF-WBG. Pertama, apabila berhasil mensukseskan acara ini, kredibilitas Indonesia menjadi semakin baik dan dapat meningkatkan jumlah investor.
Kedua, dengan jumlah peserta hingga puluhan ribu, akan meningkatkan pariwisata Indonesia, khususnya Bali. Apalagi, total belanja partisipan diperkirakan bisa mencapai 100 juta dolar AS.
"Kemudian di tengah musibah Lombok dan Palu kita bisa menarik simpati internasional termasuk membahas mengenai penanganan secara ekonomi," papar Anto.
Annual Meetings International Monetary Fund - World Bank Group 2018 berlangsung pada 8 Oktober- 14 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh 189 negara anggota. Jumlah peserta yang datang menghadiri acara ini terus meningkat menjadi 34 ribu orang. Angka ini jauh berada di atas perkiraan pemerintah yakni 19 ribu orang.
