EKBIS.CO, BOGOR -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menterinya terus melakukan perbaikan di bidang investasi. Dengan membaiknya investasi maka Indonesia lebih kompetitif.

"Agar lebih kompetitif, saya minta kebijakan-kebijakan yang terkait dengan investasi, insentif-insentif sistem perpajakan kita evaluasi secara berkala sehingga lebih menarik dibanding negara-negara lain dan betul-betul bisa berjalan efektif dalam pelaksanaannya," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas membahas kebijakan investasi dan perpajakan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/11).

Kepala Negara menyebutkan bahwa defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan Indonesia perlu mendapatkan perbaikan dari investasi dan ekspor. Presiden juga menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan investasi yang mendapatkan insentif adalah sektor-sektor yang betul-betul memperkuat industri dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional.

"Serta bisa mendorong tranformasi ekonomi dari hilirisasi dari bahan mentah kepada industri pengolahan, dan juga memperkuat industri yang berorientasi ekspor yang bisa memberikan nilai tambah, sehingga kita bisa merevatilisasi industri dan dapat mengurangi impor bahan baku serta menumbuhkan industri manfaat kan sumber daya ekonomi lokal yang kita miliki," harapnya.

Selain itu, Jokowi meminta kebijakan investasi betul-betul didesain sesuai target kepentingan nasional. "Bukan hanya dalam penciptaan lapangan kerja baru dan menurunkan angka pengangguran, tetapi juga harus bisa memperkuat pelaku ekonomi domestik khususnya usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dengan manfaatkan peluang alih teknologi yang ada," harapnya.

Kepala Negara juga meminta kebijakan investasi tersebut dapat mendorong kemitraan usaha besar dengan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro.

Dalam rapat terbatas ini, Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla serta beberapa Menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.