EKBIS.CO, JAKARTA -- Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) menggandeng Agriterra, badan pertanian dari Belanda dalam pengembangan korporasi petani berbasis koperasi di Indonesia. Hal ini guna mendukung upaya dalam mengkorporasikan pertanian.
Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Victoria BR Simanungkalit berharap perjanjian kerja sama antar keduanya mampu meningkatkan nilai tambah produk petani hingga memiliki nilai keekonomian. "Dalam hal ini para petani di Indonesia harus mulai berani masuk ke sektor industri," kata dia pada acara penandatanganan MoU antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan Agriterra, di Jakarta, Selasa (27/11).
Ia menambahkan, kerja sama ini sudah berlangsung cukup lama. Pada September 2017, Kemenkop UKM mulai memperkenalkan Agriterra ke Dinas Koperasi Provinsi Jawa Tengah dan Puskud Jateng yang berkeinginan untuk merevitalisasi KUD-KUD pangan dengan membangun korporasi petani model koperasi dalam pendirian pabrik beras 100 persen milik petani.
Untuk program pendirian pabrik beras, model koperasi ini Agriterra bermitra dengan KUD Pringgodani (Demak), KSU Citra Kinaraya (Demak) dan KUD Bayan (Purworejo) guna menyusun rencana usaha dan proposal pinjaman investasi pabrik beras dan mekanisme pertanian dengan total investasi sebesar Rp 40 miliar untuk sawah seluas 800 hingga 2.000 hektare.
"Agriterra dan KUD Pringgodani juga mulai menawarkan rencana usaha tersebut kepada para petani," ujarnya.
Sementara Agriterra dan Kemenkop UKM mencarikan lembaga keuangan yang bersedia mendanai pendirian pabrik beras dan mekanisme pertanian tersebut, khususnya memberi pinjaman kontribusi ekuitas petani dan mengingat bahwa pabrik ini baru akan dibangun.
Menurutnya, dengan adanya bentuk kerja sama yang jelas kedua pihak siap mempromosikan korporasi petani model koperasi untuk industrialisasi sektor pertanian. "Target pendirian lima pabrik pengolahan yang 100 persen milik petani," kata Victoria.
Bagi Victoria, memperkuat kelembagaan koperasi petani merupakan hal yang sangat penting. Sehingga, mampu menjadi alat untuk menjamin kepentingan petani sebagai anggota koperasi di pedesaan.
"Petani bisa berkumpul dalam satu wadah koperasi agar memiliki bargaining position yang kuat," tambah dia.
Oleh karena itu, ia mengajak dan mengharapkan semua pihak untuk bersinergi membangun korporasi petani berbasis koperasi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengembangkan banyak potensi pertanian yang ada di daerah masing-masing hingga tercipta korporasi petani yang kuat dan mandiri.
"Kami tidak bisa melakukan itu sendirian, melainkan mengajak sinergi semua pihak termasuk pemda," kata Victoria.
Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Agriterra Kees Blokland mengatakan, dengan membangun korporasi petani di desa-desa maka akan menjamin ketersediaan pangan dan ketersediaan lapangan kerja. "Ini bisa terjadi apabila para petani sadar bahwa hanya para petani yang bisa mewujudkan itu," ujar Kees.
Ia pun menekankan bahwa pemerintah bisa membantu rencana tersebut dengan cara tidak mempersulit pendirian pabrik. Meski saat ini jumlah petani di seluruh negara di dunia terus berkurang, ia optimis dengan program korporasi petani maka produksi pangan tetap stabil dan terjaga.
Kees menjelaskan, model penggalangan modal internal (petani) melalui koperasi seperti ini sudah dilakukan Agriterra di beberapa negara. Contohnya di Ethiopia.
"Di Ethiopia sudah berhasil hingga mampu membukukan modal korporasi petani sebesar 500 juta Euro. Agriterra juga sudah meneliti bahwa negara-negara yang maju koperasinya, maju pula kondisi sosial masyarakatnya. Intinya, koperasi mampu berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi suatu negara," kata Kees.
