EKBIS.CO, JAKARTA -- Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Direktur Pengadaan Perum Bulog, Kepala Badan Litbang Kementan menghadiri Rapat Koordinasi Sergap Sulselbar di Kantor Bulog Divre Sulselbar, Kamis (7/2). Rakor digelar untuk mengoptimalkan pencapaian serap gabah/beras petani (sergap).
Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam pengarahannya menegaskan, jajarannya siap mendukung tercapainya target sergap.
"Sinergi antarinstansi terkait sangat penting. Saya akan segera berkoordinasi dengan para Bupati, Panglima Kodam, Kapolda beserta seluruh jajaran untuk all out mendukung pencapaian target sergap ini," kata Nurdin.
Menurut Nurdin, sebagai bentuk komitmen dalam mempercepat penyerapan gabah di Sulsel, pihaknya akan mengeluarkan Peraturan Gubernur yang menegaskan 15 persen dari total produksi padi di Sulsel harus diserap oleh Bulog.
Untuk diketahui, target serapan Bulog sampai Maret 2019 sebesar 224ribu ton atau 15 persen dari total target sergap nasional sampai Maret 2019 sebesar 1,5 juta ton.
Kepala BKP Kementan, Agung Hendriadi mengapresiasi komitmen Gubernur Sulsel. "Melalui komitmen Pak Gubernur ini saya berharap sergap di Sulsel dapat tercapai, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan," ujar Agung.
Agung menjelaskan, sergap dilaksanakan untuk memperkuat Cadangan Beras Pemerintah (CBP), yang disimpan di Bulog.
"Hal ini sesuai dengan tugas Bulog untuk mengendalikan pasokan dan stabilitasi harga untuk menjaga ketahanan pangan," tegas Agung.
Direktur Pengadaan Perum Bulog, Bachtiar mengungkapkan, jajarannya siap melakukan penyerapan gabah sesuai target yang ditetapkan. Strategi yang dilakukan untuk menyerap gabah petani antara lain, mempermudah kerja sama pengadaan beras/gabah, menambah kapasitas gudang penyimpanan, dan meningkatkan pelayanan dengan tetap buka pada hari libur.
Pada rakor tersebut dilakukan penandatanganan MoU antara Bulog Divre Sulselbar dan Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Sulsel untuk menyerap gabah 15 persen dari total produksi padi di wilayah tersebut.
Penandatanganan disaksikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan bersama Kepala BKP Kementan, Direktur Pengadaan Perum Bulog, dan Panglima Kodam XIV Hasanuddin, Mayjen TNI Surawahadi. Hadir dalam rakor adalah, kepala subdivre bulog se-sulselbar, dandim se-sulselbar, dan pengusaha penggilingan padi di sulselbar serta BPTP sulselbar.
