EKBIS.CO, JAKARTA -- Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai telah cukup berhasil membenahi tata kelola informasi produksi pertanian dibandingkan era sebelumnya.
Anggota Komisi IV DPR I Made Urip di Jakarta, Sabtu (16/8), menuturkan, penataan informasi pertanian itu terbukti dengan ketegasan Presiden Joko Widodo mengembalikan segala sumber datanya kepada Badan Pusat Statistik (BPS). "Misalnya data beras, kan tetap stoknya lebih. Perbedaannya cuma hitungan kuantitasnya sebelum disampaikan resmi oleh BPS," ucap Urip kepada wartawan.
Menurut Urip, kalaupun terjadi selisih akurasi jumlah ketersediaan beras nasional, lebih kepada aspek teknis menyangkut metodologi perhitungan di lapangan saja. Namun untuk yang pembahasan substantif terkait ketersediaan serta hasil produksinya, kata dia, secara nyata telah terbukti memuaskan dengan surplus beras di masa pemerintahan Jokowi.
"Yang terjadi kan sudah lama sebelum pemerintahan Joko Widodo banyak data, ternasuk pertanian, tidak terungkap jelas. Justru sekarang kita semua tahu," ujar Urip.
Oleh sebab itu, Urip menampik tudingan pada masa pemerintahan Jokowi terjadi kesemrawutan data pertanian subsektor beras. " Sekarang kan justru semua transparansi informasi datanya," kata Urip.
Dekan Fakultas Pertanian IPB Suwardi menyoroti mengenai pembahasan impor jagung yang menjadi polemik beberapa waktu lalu. Suwardi mengungkapkan, data produksi jagung memang menunjukkan surplus. Kendati begitu, bukan jaminan bahwa surplusnya setok jagung mampu memenuhi segala kebutuhan konsumsi nasional.
Suwardi berpendapat, ada faktor distribusi yang dapat saja menjadi kendala. Sedangkan kebutuhan jagung, misalnya untuk pakan ternak, memerlukan kuota amat besar dan cepat. "Distribusi memerlukan waktu dan juga harga mungkin lebih mahal dari pada impor. Ini kebutuhan khusus yang mungkin perlu impor. Jadi impor untuk tujuan tertentu bisa diperlukan supaya industrinya baik," kata Suwardi.
Sementara itu, pengamat ekonomi pertanian IPB Adi Hadianto beranggapan, impor pangan strategis seperti beras dan jagung dapat saja merupakan cara yang harus dilakukan pemerintah untuk memenuhi permintaan ketika pasokan dalam negeri tidak cukup.
