EKBIS.CO, KUALA LUMPUR -- Rencana pengambilalihan empat jalan tol oleh pemerintah Malaysia dari pihak swasta Gamuda Sdn Bhd bisa menghemat biaya operasional. Penghematan yang bisa diperoleh mencapai 180 juta ringgit per tahun atau setara Rp 619.250.489 bagi pengguna.
"Sabtu lalu Perdana Menteri telah mengumumkan bahwa pemerintah telah memulai proses perundingan dengan Gamuda untuk mengambil alih empat konsesi jalan tol di mana perusahaan tersebut mempunyai saham mayoritas," ujar Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng di Putrajaya, Selasa (26/2).
Empat jalan tol yang diambil alih tersebut adalah Tol (Lebuhraya) Damansara Puchong (LDP), Sistem Penyuraian Trafik KL Barat (SPRINT), Lebuhraya Shah Alam (KESAS) dan Terowong SMART (SMART).
"Di luar Grup PLUS, ke empat tol ini menguasai 48 persen daripada jumlah pendapatan tol-tol di kota. Ini meliputi sebagian besar dari tol dalam kota dan menunjukkan kesungguhan dan komitmen pemerintah dalam langkah pertama memenuhi manifesto Pemilu kami," katanya.
Apabila pengambilalihan konsesi empat tol ini selesai, ujar dia, pemerintah akan menghapuskan mekanisme kutipan tol yang ada dan menggantikannya dengan model baru 'biaya kemacetan'.
"Biaya kemacetan adalah biaya yang bisa berubah tergantung kepada waktu penggunaan. Ini akan menggalakkan pengguna tol untuk merancang perjalanan mereka pada waktu luar puncak dan mengurangi kemacetan lalu lintas semasa waktu puncak," katanya.
Dengan dasar baru ini, ujar dia, pengguna tol pada waktu puncak juga akan menikmati pengurangan kemacetan lalu lintas berbanding dengan situasi sebelumnya. "Penghematan ini bermakna pendapatan rakyat Malaysia akan bertambah dengan jumlah yang sama," katanya.
Biaya kemacetan adalah mencukupi untuk membiayai biaya balik pinjaman pengambilalihan dan juga segala biaya operasi serta penyelenggaraan tol tanpa memerlukan peruntukan tambahan dari Kementrian Keuangan (MOF).
Di samping itu, pengambilalihan tol ini pada harga yang adil dan patut bagi pihak pemerintah akan menghemat pembayar cukai sebanyak 5,3 miliar ringgit dalam bentuk pembayaran kompensasi kepada perusahaan-perusahaan konsesi akibat pembekuan tarif tol di tol berkenaan hingga akhir tempo konsesi.
