Kamis 14 Mar 2019 23:21 WIB

Induk BTM Bangun Jaringan Koperasi Syariah Pantura

Jaringan koperasi BTM akan membantu lahirnya pusat keuangan Muhammadiyah

Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pelatihan pengelolaan perkoperasian syariah BTM di Yogyakarta
Foto: Baitut Tamwil Muhammadiyah
Pelatihan pengelolaan perkoperasian syariah BTM di Yogyakarta

EKBIS.CO, REMBANG -- Induk Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) membangun jaringan koperasi syariah di Pantura ( Pati, Rembang, Kudus, Jepara, Demak dan Blora). Dengan adanya koperasi syariah dalam bentuk BTM, akan membantu bagi Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) melahirkan pusat keuangan Muhammadiyah untuk gerakan dakwah.

Direktur Eksekutif Induk BTM Agus Yuliawan, dalam kata sambutannya, di acara pembukaan Rabu (13/3) pelatihan koperasi syariah BTM. Acara ini diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bekerjasama dengan Induk BTM selama empat hari yaitu 13 hingga 16 Maret 2019, di Rembang, Jawa Tengah.

Baca Juga

Selain sebagai pusat keuangan Muhammadiyah, lanjut Agus, BTM memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Diantaranya dalam pengendalian inflasi,  pencegahan terhadap pelarian modal dari daerah ke kota  (capital out of flow) dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). 

"Dengan adanya BTM di tiap - tiap daerah, nantinya akan membantu pemerintah daerah dalam program - program pembangunan kesejahteraan masyarakat,"tuturnya. 

Jaringan BTM Pantura sangat strategis bagi pengembangan ekonomi Muhammadiyah, hal ini tidak lepas dengan besarnya potensi - potensi ekonomi di wilayah Pantura seperti pertanian, kebaharian, jasa dan perdagangan. Selain itu pula, dengan adanya BTM Pantura akan menghubungkan jaringan BTM di Jawa Timur secara road map yang selama ini sudah ada di Kabupaten Tuban. 

Sementara ditempat yang sama Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah ( MEK - PWM) Jawa Tengan Haeruddin, mengapresiasi, langkah-langkah Induk BTM dalam membangun jaringan BTM Pantura. Hal ini sesuai dengan kebijakan PWM Jawa Tengah dalam mewujudkan kebijakan ekonomi satu BPRS di tingkat provinsi, satu BTM tiap daerah dan satu toko ritel ditingkat cabang (kecamatan).

"Untuk itu saya berharap kepada Induk BTM untuk tidak lelah dalam mengedukasi dan mensosialisasikan Gerakan Microfinance Muhammadiyah (GMM) di seluruh jaringan di provinsi Jawa Tengah,"ujarnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement