EKBIS.CO, JAKARTA -- Sejak mendirikan Housing Finance Center (HFC) pada 16 Oktober 2014 silam, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berkomitmen meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang bergerak di bidang properti. Salah satu upayanya adalah secara proaktif merangkul Perguruan Tinggi (PT) untuk menjadi mitra Bank BTN dalam memberikan pelatihan, pendidikan bagi para pengembang perumahan.
Yang terbaru, Bank BTN menggandeng Keluarga Alumni Teknik Sipil Universitas Gadjah Mada atau Katsgama dan Fakultas Teknik UGM bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginisiasi sekolah properti bagi pengembang perumahan atau School of Property Developer (SPD). Direktur Utama Bank BTN Maryono berharap banyak pada program ini.
Pengembang-pengembang perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang ikut pendidikan diharapkan dapat terakreditasi dan tersertifikasi dari Kementerian PUPR. Sekaligus menjadi standar baru bagi pengembang yang akan membangun proyek perumahan subsidi.
Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk meningkatkan standar mutu atau kualitas rumah yang dibangun oleh pengembang. Sehingga tidak ada lagi perbedaan kualitas rumah yang dibangun pengembang dengan yang disyaratkan oleh pemerintah.
Maryono menjelaskan, School of Property Developer (SPD) merupakan program persiapan sertifikasi bagi pengembang-pengembang yang akan membangun perumahan subsidi. Program pendidikan pengembang ini akan berlangsung selama kurang lebih satu bulan dengan sejumlah metode pembelajaran. Meliputi inclass learning, site visit, penyusunan proposal pembangunan proyek perumahan dan ujian sertifikasi pembangunan proyek perumahan subsidi.
HFC BTN menjadi salah satu bentuk dukungan Bank BTN dalam meningkatkan pasokan rumah. Yakni dengan mendidik calon pengembang-calon pengembang baru di bidang perumahan yang nantinya akan membangun proyek-proyek perumahan yang sedang digulirkan pemerintah.
Menurut Maryono, jumlah developer di Indonesia masih belum cukup dengan adanya backlog perumahan yang mencapai 11,4 juta unit. Idealnya dibutuhkan setidaknya 2.000 developer per tahun dengan asumsi per pengembang dapat membangun kurang lebih 400 unit rumah.
"BTN berkomitmen tidak sekadar menambah jumlah pengembang properti lewat beragam produk pelatihan maupun pendampingan tapi juga meningkatkan kualitas pengembang perumahan khususnya di level pemula," kata dia dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Rabu (20/3).
Menurutnya, para developer harus memiliki kompetensi yang cukup dengan cara mengikuti program sertifikasi karena Kementerian PUPR akan menerbitkan sertifikasi khusus developer di bidang perumahan. Untuk memperlancar program sertifikasi, SPD yang melibatkan akademisi dan para ahli bidang properti dari Fakultas Teknik UGM dan Katsgama ini akan memberikan pelatihan dan literasi terkait bisnis properti.
Adapun materi pelatihan dan pendidikan yang akan diajarkan mengacu pada empat pilar dibidang properti yaitu perizinan/legalitas, pertanahan/lahan, pembiayaan/ permodalan, dan keahlian properti. Sejak bediri, HFC Bank BTN telah menyelenggarakan program pendidikan bagi pemgembang pemula bekerja sama School of Business and Management Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) dengan nama Mini MBA in Property.
Dirut Bank BTN Maryono (tengah) bersama bersama tamu undangan melaunching School of Property Developer di Jakarta, Rabu (20/3).
Saat ini program tersebut sudah berjalan sebanyak 13 batch dan mencetak lebih dari 1.000 calon pengembang. Bank BTN juga berperan dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) informal dalam membangun rumah secara swadaya. Yakni melalui skema Kolaborasi ABCG (Academy, Business, Community, and Government).
Pelaksanaan Kolaborasi ABCG ini telah membantu MBR informal di Kabupaten Kendal dalam membangun rumah. Pada tahun 2019 ini, program serupa akan diimplementasikan di 16 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia dengan total rumah sebanyak 300 unit .
Selain produk pembelajaran dan pendampingan, HFC BTN juga rutin membuat kajian mengenai pasokan dan permintaan perumahan, kajian potensi wilayah, indeks harga perumahan atau House Price Index, kajian agen properti serta potensi KPR Nonsubsidi.
