EKBIS.CO, CIREBON -- Pemerintah terus mengoptimalkan anggaran dengan program-program untuk mewujudkan ketahanan energi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas).
Bertempat di kantor Kelurahan Kalijaga, Harjamukti, Kota Cirebon, Kamis (21/3), Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Ignasius Jonan didampingi Dirjen Migas Djoko Siswanto, Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis, serta Dirut PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Gigih Prakoso, meresmikan beroperasinya jargas di Kota Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Sebanyak 3.503 sambungan rumah (SR) telah rampung dibangun pemerintah dengan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018.
Ini merupakan kedua kalinya masyarakat Kota Cirebon mendapatkan fasilitas jargas secara gratis. Pembangunan jargas pertama kali tahun 2012 sebanyak 4.000 SR. Dengan demikian, total terpasang jargas Kota Cirebon sebanyak 7.503 SR, sedangkan total pembangunan jargas di Provinsi Jawa Barat sebanyak 33.200 SR.
"Jargas Kota Cirebon dibangun di Kelurahan Suket Duwur, Surapandan, Kedung Kersik, serta penetrasi di Kelurahan Argasunya, Kalijaga, dan Harjamukti," kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Djoko Siswanto dalam laporannya pada acara tersebut, seperti dalam siaran persnya.
Setelah rampung dibangun, jargas Kota Cirebon dikelola oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk. Gas dipasok dari PT Pertamina EP sebesar 0,2 mmscfd dengan tapping di jaringan pipa eksisting Pgasol.
Pemerintah berkomitmen akan terus mendorong dan mempercepat program jargas sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat besar penggunaan gas bumi. "Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Jokowi bahwa sumber daya alam harus dinikmati masyarakat setempat," ujar Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Dengan menggunakan jargas, banyak keuntungan yang diperoleh, yaitu harga gas bumi lebih murah dari elpiji, menekan subsidi dan impor elpiji. Dari segi lingkungan adalah emisi jauh lebih bersih dibanding bahan bakar minyak (BBM) dan kayu bakar serta tersedia setiap saat, sehingga tidak perlu keluar rumah mencari elpiji atau minyak tanah atau kayu bakar jika sewaktu-waktu kehabisan.
Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menambahkan, penggunaan jargas di Kota Cirebon akan signifikan meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat. Kota Cirebon, singgungnya, merupakan salah satu pusat industri yang maju di Provinsi Jawa Barat.
“Lewat energi baik yang murah dan stabil, masyarakat akan mendapatkan nilai lebih,” tukas Gigih.
Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis menambahkan, pembangunan jargas membuktikan adanya perhatian pemerintah kepada masyarakat Kota Cirebon. "Periode dulu kita dikasih 4.000 SR, sekarang 3.503 SR yang difokuskan di Harjamukti karena saat ini mereka yang paling membutuhkan," ucapnya.
Mengingat masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan infrastruktur ini, Pemerintah Kota Cirebon dalam waktu dekat akan menyampaikan permintaan penambahan jargas. "Dalam perbincangan, Pak Menteri membuka kesempatan kalau kami mau meminta tambahan jargas, tinggal diajukan," tambahnya.
Lantaran keterbatasan anggaran Pemerintah, pembangunan jargas dilaksanakan secara bertahap. Persyaratan pembangunan jargas, antara lain wilayah tersebut dekat dengan kaidah sumber gas atau pipa gas, spesifikasi gas bumi terpenuhi (tidak membahayakan masyarakat), terdapat potensi pasar pengguna, komitmen pemerintah daerah serta memenuhi kaidah keselamatan dan keteknikan.
Sejak dibangun pertama kali tahun 2009, total SR jargas yang terbangun dengan dana APBN hingga saat ini sebanyak 325.773 SR. Ini terdistribusi di 16 provinsi, 40 kabupaten atau kota.
Untuk tahun 2019, direncanakan akan dibangun sebanyak 78.216 SR jargas di 18 lokasi yaitu Kabupaten Aceh Utara (5.000 SR), Kota Dumai (4.300 SR), Kota Jambi (2.000), Kota Palembang (6.000 SR), Kota Depok (6.230 SR), Kota Bekasi (6.720 SR), Kabupaten Karawang (2.681 SR), Kabupaten Purwakarta (3.765 SR), Kabupaten Cirebon, (6.520 SR), Kabupaten Lamongan (4.000 SR), Kota Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Mojokerto (4.000 SR), Kabupaten Pasuruan (4.000 SR), Kabupaten Probolinggo (4.000 SR), Kabupaten Banggai (4.000 SR), Kabupaten Wajo (2.000 SR) dan Kutai Kartanegara (5.000 SR).
